Ngatiyana Apresiasi Disiplin ASN, Halalbihalal Pemkot Cimahi Digelar Sederhana namun Bermakna

HALALBIHALAL ASN: Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersalaman dengan ASN saat kegiatan halalbihalal di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi (Istimewa)

SURAT KABAR, CIMAHI - Sebanyak 99 persen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi hadir pada hari pertama kerja pasca libur Lebaran 2026, Senin (30/3/2026). Tingginya kehadiran ASN Cimahi ini terlihat dalam kegiatan halalbihalal yang digelar sederhana dan dirangkaikan dengan apel perdana di Lapangan Apel Kompleks Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Demang Hardjakusumah. 

Kegiatan halalbihalal Pemkot Cimahi tersebut berlangsung tanpa seremoni berlebihan. Pemerintah Kota Cimahi memilih menggabungkannya dengan apel pagi sebagai simbol efisiensi sekaligus menjaga esensi silaturahmi Idulfitri di kalangan ASN. Seluruh ASN tampak memenuhi area lapangan, menandai tingkat partisipasi yang hampir menyeluruh pada hari kerja pertama. 

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyatakan bahwa kesederhanaan acara tidak mengurangi makna kebersamaan yang ingin dibangun. 

“Kita lakukan halalbihalal secara sederhana, yang penting adalah maknanya. Setelah para ASN berpuasa dan merayakan Idulfitri, alhamdulillah hari ini sudah full,” ujarnya usai apel perdana pasca lebaran, Senin (30/3/26).

Ngatiyana menilai tingkat kehadiran ASN Cimahi yang mencapai 99 persen mencerminkan disiplin aparatur yang tetap terjaga. Ia juga mengapresiasi kondisi tersebut sebagai indikator hubungan kerja yang solid antara pimpinan dan pegawai di seluruh jenjang organisasi pemerintahan. 

Menurutnya, kedisiplinan tersebut menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Cimahi. 

“Ini membuktikan hubungan antara pimpinan dan bawahan semuanya terjalin sangat baik. Mudah-mudahan timbul semangat baru dalam melayani masyarakat,” kata Ngatiyana. 

Memasuki hari kerja pertama, Ngatiyana langsung menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kembali menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat tanpa penundaan. Ia menegaskan bahwa tidak ada masa transisi yang memperlambat kinerja pemerintahan setelah libur panjang. 

Selain itu, Ngatiyana meminta agar program kerja yang telah disusun masing-masing SKPD segera direalisasikan, termasuk penyusunan laporan tahunan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ritme kerja sejak awal tahun anggaran. 

Ia menambahkan, percepatan pelaksanaan program sejak triwulan pertama akan berdampak pada kualitas hasil kerja yang lebih baik. Dengan memulai lebih awal, beban pekerjaan tidak menumpuk di akhir periode dan dapat menghindari tekanan tenggat waktu.

“Kita sudah mulai kegiatan selain laporan tahunan, termasuk LPPD. Di triwulan kedua ini juga kita mulai pekerjaan lapangan. Kalau dilaksanakan lebih awal, kualitasnya akan lebih bagus karena tidak dikejar waktu,” imbuhnya. 

Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota Cimahi juga berencana meluncurkan sekitar 13 Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang masuk dalam kategori program strategis daerah. Program tersebut akan menjadi fokus pengawasan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan. 

Ngatiyana menegaskan bahwa pelaksanaan program strategis tersebut perlu diawasi secara ketat, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, guna mencegah potensi penyimpangan. 

“Ada sekitar 13 menjadi program strategis daerah yang harus diawasi dan diikuti oleh aparat penegak hukum, agar tidak terjadi penyelewengan dan kesalahan,” pungkasnya. (SAT)