SURAT KABAR, CIMAHI – Sebanyak 150 tenaga pendidik dari jenjang SD dan SMP se-Kota Cimahi mengikuti kegiatan Pendampingan Sekolah Ramah Anak yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula A Pemkot Cimahi, pada Selasa (7/10/2025).
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah Kota Cimahi dalam memperkuat komitmen terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
Selain untuk meningkatkan kapasitas para tenaga pendidik, pendampingan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya menciptakan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Cimahi, Neneng Mastoah, menyampaikan bahwa fenomena kekerasan terhadap anak di Cimahi masih memerlukan perhatian serius.
Berdasarkan catatan pihaknya, hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 52 kasus kekerasan terhadap anak. Sementara itu, hingga Agustus 2025, jumlahnya mencapai sekitar 40 kasus.
“Peningkatan kasus di situasi-situasi kita selama ini memang masih cukup tinggi. Tingkat kekerasan di Kota Cimahi relatif masih lumayan banyak. Hal ini terbukti dari laporan yang masuk ke kami. Artinya, kami harus terus melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan edukasi supaya tingkat kekerasan itu bisa ditekan,” ujar Neneng saat ditemui usai kegiatan.
Ia berharap memasuki triwulan akhir tahun 2025, angka tersebut tidak kembali meningkat.
“Mudah-mudahan jangan sampai bertambah lagi. Kalaupun ada, semoga angkanya tidak terlalu tinggi,” tambahnya.
Neneng menjelaskan bahwa bentuk kekerasan terhadap anak sangat variatif, mulai dari kekerasan fisik, verbal, hingga kekerasan seksual.
“Ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah. Karena kekerasan itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan keluarga dan sekolah,” tegasnya.
Menurutnya, menekan angka kekerasan pada anak tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua pihak harus mengambil peran aktif.
“Kita harus bersama-sama menekan angka kekerasan terhadap anak. Harapannya, bisa menuju zero violence. Untuk itu, kami butuh dukungan dari seluruh pihak, baik masyarakat, sekolah, maupun lembaga lainnya,” imbuhnya.
DP3AP2KB Cimahi, lanjut Neneng, terus menggencarkan kampanye anti kekerasan terhadap anak. Bentuknya beragam, mulai dari kegiatan edukasi, sosialisasi, hingga penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah.
“Kita terus mengkampanyekan anti kekerasan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola parenting yang positif. Karena peran orang tua sangat menentukan dalam membentuk karakter dan rasa aman anak,” jelasnya.
Terkait pengawasan implementasi Sekolah Ramah Anak, Neneng menegaskan bahwa pengawasan tersebut tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau tenaga pendidik semata.
“Secara spesifik, pengawasan dilakukan sesuai standar sekolah ramah anak. Mulai dari tenaga pendidik, orang tua wali, hingga unsur warga sekolah lainnya. Komite sekolah dan lingkungan sekitar juga memiliki kewajiban untuk ikut melakukan kontrol sosial,” paparnya.
Neneng menekankan, mewujudkan sekolah ramah anak tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi saja.
“Ini tidak bisa hanya ditanggung oleh Dinas Pendidikan atau tenaga pendidik saja. DP3AP2KB pun tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh kolaborasi lintas sektor agar hasilnya optimal,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pendekatan pentahelix, yang melibatkan unsur pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, dunia usaha, dan media.
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh. Maka dari itu, pentahelix ini harus benar-benar berjalan. Semua komponen harus bersinergi dalam mendukung terwujudnya sekolah ramah anak di Cimahi,” tandas Neneng.
Kegiatan pendampingan ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif yang mempertemukan para tenaga pendidik dengan narasumber dari DP3AP2KB, akademisi, dan pemerhati anak.
Para peserta diberikan ruang untuk berbagi pengalaman, sekaligus menggali solusi praktis dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik. (SAT)
Melalui langkah kolaboratif ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap cita-cita mewujudkan generasi yang tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang berkeadilan, berempati, dan bebas dari kekerasan bukan hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menjadi kenyataan.
0 Komentar