SURAT KABAR, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons kritik komika Pandji Pragiwaksono dengan nada tenang dan argumentatif, seraya mengajak publik menimbang ulang apakah kepemimpinan di era digital patut dihakimi semata dari kemasan konten atau dari kerja nyata di lapangan.
Isu tentang kepemimpinan, popularitas, dan politik konten kembali mengemuka setelah komika ternama Pandji Pragiwaksono melontarkan kritik terbuka kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam salah satu pernyataannya, Pandji menyebut sosok yang akrab disapa KDM itu sebagai “Artis YouTube” atau “Gubernur Konten”, sebuah label yang segera memantik perdebatan luas di ruang publik.
Dikutip dari berbagai sumber, alih-alih menunjukkan resistensi atau kemarahan, Dedi Mulyadi justru memilih jalur yang tidak lazim dalam iklim politik yang kerap defensif. Ia merespons kritik tersebut dengan sikap lapang dada, bahkan memberikan apresiasi terhadap cara Pandji menyampaikan pandangannya. Bagi Dedi, kritik yang dikemas dengan kecerdasan dan humor merupakan bagian penting dari dinamika demokrasi.
“Terima kasih Bang Pandji, saya penggemar Anda. Pernyataan Anda selalu menggelitik, korektif, dan edukatif. Termasuk soal pandangan bahwa warga Jawa Barat cenderung memilih pemimpin karena faktor keartisan,” ujar Dedi Mulyadi melalui akun Instagram resminya, Minggu (4/1/2026).
Pernyataan tersebut menjadi pintu masuk bagi Dedi untuk mengurai persoalan yang lebih mendasar, cara masyarakat menilai seorang pemimpin di tengah banjir informasi visual dan konten media sosial. Ia tidak menampik bahwa dirinya aktif memanfaatkan platform digital. Namun, ia menolak anggapan bahwa aktivitas tersebut berdiri terpisah dari kerja pembangunan yang ia jalankan.
Untuk itu, Dedi mengajak Pandji dan secara implisit publik luas untuk tidak berhenti pada persepsi. Ia menantang sang komika melihat langsung kondisi Jawa Barat, menyusuri jalan-jalan provinsi, dan menyaksikan hasil pembangunan yang menurutnya tidak bisa direduksi sekadar menjadi bahan konten.
“Saya tidak boleh memuji diri sendiri. Maka dari itu, saya mengundang Kang Pandji datang ke Jawa Barat. Silakan keliling melewati jalan-jalan provinsi dan lihat langsung hasilnya di berbagai daerah,” ungkap Dedi.
Ajakan tersebut sekaligus menjadi jawaban terhadap label “Gubernur Konten” yang disematkan kepadanya. Bagi Dedi, pembuktian di lapangan jauh lebih relevan daripada perdebatan di ruang maya. Ia menegaskan bahwa kritik, bahkan yang disampaikan secara jenaka, merupakan elemen penting dalam negara demokrasi dan harus dipelihara sebagai mekanisme kontrol sosial.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga menanggapi pandangan Pandji mengenai kecenderungan pemilih di Jawa Barat yang disebut lebih menyukai figur berlatar belakang artis. Ia mengakui bahwa popularitas memang memiliki daya tarik tersendiri, tetapi menegaskan bahwa fakta politik tidak selalu berjalan linear dengan asumsi tersebut.
“Sayangnya, tokoh seperti Pak Deddy Mizwar dan Pak Dede Yusuf justru tidak terpilih saat mencalonkan diri sebagai Gubernur. Padahal, mereka memiliki latar belakang artis yang sangat kuat,” jelasnya.
Pernyataan ini digunakan Dedi untuk membongkar simplifikasi dalam melihat perilaku pemilih. Popularitas, menurutnya, bukan jaminan kemenangan politik. Lebih dari itu, kapasitas, rekam jejak, dan kerangka berpikir pembangunan tetap menjadi faktor penentu dalam jangka panjang.
Ia pun membela para figur berlatar belakang artis yang terjun ke dunia politik. Dedi mencontohkan Dede Yusuf, yang dinilainya memiliki kemampuan konseptual dan pengalaman legislasi yang mumpuni, terbukti dari perannya sebagai pimpinan komisi di DPR RI. Dengan demikian, latar belakang profesi tidak seharusnya menjadi stigma yang menutup penilaian objektif terhadap kualitas kepemimpinan seseorang.
Menariknya, Dedi tidak hanya melihat kritik sebagai ujian personal, tetapi juga sebagai refleksi efisiensi tata kelola pemerintahan. Ia mengungkapkan bahwa pendekatan komunikasi publik melalui konten digital justru memberikan dampak nyata terhadap penghematan anggaran pemerintah daerah.
”Alhamdulilah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya, iklan di Pemprov Jawa Barat itu kerja sama medianya bisa sampai Rp 50 miliar. Sekarang, cukup Rp 3 miliar tetapi viral terus,” tandas Dedi.
Pernyataan ini menempatkan perdebatan “konten versus kerja” dalam konteks yang lebih luas, efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Di mata Dedi, komunikasi digital bukan sekadar alat pencitraan, melainkan instrumen strategis untuk menyampaikan kebijakan, menghemat anggaran, dan menjangkau masyarakat secara langsung.
Pada akhirnya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kepemimpinan tidak dapat dinilai semata-mata dari latar belakang profesi, popularitas, atau gaya komunikasi.
Ia menutup responsnya dengan penekanan bahwa sinergi antara gagasan yang mudah dipahami publik dan kerja konkret di lapangan merupakan fondasi utama dalam memimpin Jawa Barat sebuah pesan yang seolah ingin mengajak publik berpikir lebih jernih di tengah hiruk-pikuk politik konten. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar