SURAT KABAR, CIMAHI - Strategi pencegahan korupsi kini mulai bergerak ke sektor pendidikan dengan pendekatan berbasis nilai-nilai agama. Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agama (Kemenag) dijalankan melalui program Safari Keagamaan Antikorupsi, yang baru-baru ini digelar di MAN Kota Cimahi.
Langkah ini menandai arah baru dalam pembangunan budaya integritas: membekali generasi muda dengan pemahaman tentang bahaya korupsi sejak dini, langsung dari lingkungan sekolah dan rumah ibadah.
Kepala Kantor Kemenag Kota Cimahi, Hj. Baiq Raehanun Ratnasari, menyampaikan bahwa internalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab yang bersumber dari ajaran agama akan menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi bebas korupsi.
"Nilai-nilai keagamaan itu sangat penting dalam membentuk karakter seseorang agar dia berintegritas, bertanggung jawab, dan jujur," kata Baiq kepada media belum lama ini.
Ia menegaskan komitmen lembaganya untuk terus melibatkan sekolah-sekolah dalam agenda pemberantasan korupsi.
"Kami dari Kementerian Agama Cimahi berkomitmen akan terus mengajarkan ke setiap sekolah-sekolah yang berkaitan dengan korupsi," ujarnya.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa perang melawan korupsi bukan hanya domain KPK, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
"Sosialisasi ini akan terus kami lakukan karena tanggung jawab terkait korupsi tidak hanya di KPK saja, tetapi memerlukan peran serta dari masyarakat dan tokoh agama," lanjutnya.
Keterlibatan tokoh keagamaan dan masyarakat lokal dalam mengedukasi publik dianggap sebagai langkah strategis dalam memperluas cakupan pengawasan sosial.
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Ajam Mustajam, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menyatakan bahwa edukasi semacam ini tengah dijalankan secara bertahap di berbagai daerah. Setelah Kabupaten Bandung Barat, kini giliran Cimahi.
"Respon masyarakat sangat luar biasa. Memang korupsi tidak bisa ditangani oleh KPK saja, tapi harus ada keterlibatan dari RW, masyarakat," tegas Ajam.
Menurutnya, akar korupsi seringkali berasal dari tindakan sepele yang diabaikan dalam keseharian masyarakat.
"Korupsi bukan sekadar mencuri uang negara, tapi juga berawal dari hal kecil. Maka edukasi ini melibatkan semua elemen: tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat," jelasnya.
Ajam berharap gerakan antikorupsi berbasis pendidikan dan budaya ini tak berhenti di acara seremonial, tapi bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan sekolah-sekolah secara berkelanjutan.
Dukungan dari pihak sekolah terlihat nyata di MAN Kota Cimahi. Kepala MAN, Lia Nur Asriyah Maulia, memaparkan metode unik yang diterapkan untuk membentuk karakter jujur siswa, yakni dengan meniadakan tempat sampah sebagai uji kejujuran.
"Kami menguji kejujuran peserta didik di madrasah ini dengan meniadakan tempat sampah. Siswa yang jujur pasti akan mencari tempat yang benar untuk membuang sampah. Dari situ bibit kejujuran mulai tumbuh," jelas Lia.
Menurut Lia, pendidikan karakter adalah langkah preventif yang esensial. Ia menyebut, praktik-praktik kecil dalam keseharian anak didik seperti membuang sampah pada tempatnya bisa menjadi indikator integritas mereka ke depan.
"Terjadinya tindakan korupsi itu berawal dari ketidakjujuran. Maka, kami ingin siswa punya pengalaman langsung dalam belajar kejujuran," imbuhnya.
Ia juga menyoroti peran keluarga dalam membentuk pemahaman siswa mengenai gratifikasi. Ada tiga aspek untuk memahami gratifikasi, ia mengatakan salah satunya dari keluarganya sendiri.
"Faktor keluarga sangat penting dalam memahami persepsi tentang gratifikasi,” kata Lia.
Menurutnya, pelajaran antikorupsi sudah diintegrasikan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Keagamaan, terlebih karena madrasah memang berakar pada nilai-nilai spiritual.
Dengan makin terintegrasinya nilai antikorupsi dalam sistem pendidikan keagamaan, pemerintah berharap langkah ini bisa menjadi investasi sosial jangka panjang untuk membentuk generasi yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab.
"Kami madrasah yang erat kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan, maka pelajaran antikorupsi sudah melekat di dalamnya," tutup Lia. (SAT)
0 Komentar