SURAT KABAR, KBB - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 tingkat SMA di Kabupaten Bandung Barat (KBB) memantik gelombang kritik dari publik. Bukan karena seremoni atau agenda formalitas, melainkan lantaran sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya yang disebut mengkhianati semangat inklusivitas pendidikan.
Isu ini mencuat salah satunya dari tokoh masyarakat Bandung Barat, Asep Herna, yang menyoroti berbagai kejanggalan di SMAN 1 Batujajar. Ia menyebut sistem yang semestinya bertujuan memperluas akses pendidikan justru terkesan dimanipulasi dan ditutup-tutupi.
“Kami menduga ada banyak penyimpangan dalam pelaksanaan SPMB 2025 ini, salah satunya di SMAN 1 Batujajar,” kata Asep, Jum'at, 11 Juli 2025.
Asep menyoroti jalur non-akademik yang menurutnya sarat kontroversi. Dalam proses seleksi jalur prestasi, ia menilai panitia tidak menjalankan tugasnya secara profesional.
“Jalur prestasi gulat misalnya, saat uji kompetensi panitia seleksi hanya duduk-duduk saja tidak melakukan aktivitas apapun,” ungkapnya.
Kritik juga dilayangkan terhadap jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM). Ia mempertanyakan validitas dan objektivitas verifikasi data di lapangan.
“Belum lagi jalur domisili dan jalur Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) yang perlu dilakukan investigasi secara mendalam karena ada diduga semua calon siswanya itu titipan,” ucap Asep.
Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) yang digariskan oleh Pemprov Jabar melalui Keputusan Gubernur pun tak luput dari sorotan. Alih-alih membantu siswa yang terancam putus sekolah, program ini dinilai menyumbang tumpang tindih masalah yang serupa.
“SPMB saat ini bukan mempermudah orang tua maupun siswa, sebaliknya hal itu kian mempersulit mereka mulai dari awal pendaftaran hingga pengumuman semua jalur,” kata Asep.
Lebih lanjut, Asep menuding pihak sekolah menutup rapat informasi mengenai proses dan hasil seleksi dari semua jalur penerimaan.
“Karena semua informasinya dirahasiakan dari semua jalur yang diterima siapa saja, darimana, termasuk jalur PAPS,” tambahnya.
Ia juga mengungkap pengalamannya mencoba mengonfirmasi langsung ke Kepala Sekolah SMAN 1 Batujajar. Namun respons yang diterima justru membingungkan.
“Jadi kepala sekolah malah menyarankan orang tua siswa untuk memasukan anaknya ke SMA Terbuka yang ada di sekolah dengan alasan ijazahnya juga dikeluarkan SMAN 1 Batujajar,” ungkap Asep.
Tak berhenti di situ, menurutnya kepala sekolah menawarkan opsi lain, mendaftarkan siswa ke sekolah lain selama satu semester, lalu memindahkannya kembali ke SMAN 1 Batujajar.
“Karena jawaban kepala sekolah yang seperti itu, kami meminta Disdik Jabar untuk melakukan evaluasi dan mengecek langsung ke lapangan karena hanya panitia dan kepala sekolah saja yang tahu,” ucapnya.
Ia pun mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB ini, termasuk audit independen terhadap panitia dan kepala sekolah.
“Jadi sistem yang diterapkan pemerintah itu baik, hanya saja pelaksanaan dari kebijakan tersebut kerap kali dimanfaatkan oknum demi kepentingan pribadi atau kelompok dengan dalih sistem sebagai tamengnya,” tegas Asep.
Menurutnya, masyarakat kerap kali tidak memiliki akses informasi, sementara pihak-pihak tertentu bisa dengan mudah menyeleksi siapa yang layak diterima dan siapa yang ditolak.
“Masyarakat kan tidak tahu, yang tahu hanya yang punya kewenangan dan kekuasaan bisa menerima dan menolak calon siswa baru dengan dalih sistem atau regulasi,” tutupnya. (SAT)
0 Komentar