SURAT KABAR, CIMAHI - Aspirasi mahasiswa terkait dugaan adanya pungutan sebesar 10 persen di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi mendapat tanggapan langsung dari pihak dinas. Kepala DPKP Kota Cimahi, Ami, mengatakan kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Ami, penyampaian aspirasi tersebut perlu dipandang sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, pihaknya memilih membuka ruang komunikasi dan klarifikasi agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kami menghargai aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai bentuk perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya semua masukan akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan dan tata kelola yang lebih baik,” kata Ami.
Ia menegaskan, seluruh proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan DPKP Kota Cimahi sejauh ini berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. DPKP, kata dia, tetap berkomitmen menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam setiap program maupun kegiatan.
Ami juga menyatakan pihaknya mendukung pengawasan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, selama dilakukan berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami terbuka terhadap pengawasan publik. Ini bagian dari upaya bersama menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi. Menurut dia, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi hal penting agar pembangunan di Kota Cimahi berjalan optimal dan tepat sasaran.
DPKP Kota Cimahi, lanjut Ami, akan terus memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Sikap terbuka DPKP Kota Cimahi tersebut mendapat respons positif dari kalangan mahasiswa. Ketua SMHI, Zulkifli, menilai langkah yang diambil DPKP menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi serta membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat.
Menurut Zulkifli, respons yang disampaikan Kepala DPKP menunjukkan pendekatan yang tidak defensif dalam menghadapi kritik publik.
“Kami mengapresiasi tanggapan dari DPKP Kota Cimahi, khususnya Kepala Dinas yang merespons aspirasi mahasiswa secara terbuka dan positif. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga transparansi serta membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat,” kata Zulkifli.
Ia menegaskan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan agar tetap berjalan bersih dan akuntabel.
Zulkifli juga mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menyerahkan proses klarifikasi dan pengawasan kepada mekanisme yang berlaku.
“Kami berharap semua pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif. Aspirasi harus menjadi ruang perbaikan bersama, bukan untuk saling menjatuhkan,” ujarnya.
Menurut dia, penguatan pengawasan internal dan transparansi di setiap instansi pemerintahan penting dilakukan demi menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah.
Melalui komunikasi yang terbuka, Zulkifli berharap hubungan antara pemerintah dan elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dapat terus terjalin secara konstruktif untuk mendukung pembangunan Kota Cimahi. (SAT)
Posting Komentar