SURAT KABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup tahun 2025 dengan catatan kinerja pembangunan yang belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural daerah, meski sejumlah indikator makro menunjukkan capaian sesuai target.
Hampir setahun kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan, arah pembangunan tampak bergerak, namun belum serentak.
Sejak dilantik pada akhir Februari 2025, Dedi Mulyadi menggulirkan berbagai kebijakan pembangunan. Namun hasilnya masih terfragmentasi ketika dihadapkan pada indikator makro yang menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah.
Data resmi yang dipaparkan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, di Gedung Sate, Rabu (10/12), memperlihatkan gambaran yang tidak tunggal, antara capaian, ketertinggalan, dan pekerjaan rumah yang membesar.
Indikator makro yang menjadi sorotan meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), angka kemiskinan, Rasio Gini, hingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Dari enam indikator tersebut, sebagian bergerak positif, namun sebagian lain tertahan di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025–2029.
IPM Jawa Barat tercatat berada di angka 75,9. Capaian ini menunjukkan tren perbaikan, tetapi masih tertinggal jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang telah mencapai 76,13.
Angka tersebut menegaskan bahwa kualitas pembangunan manusia di Jawa Barat membaik, namun belum kompetitif di tingkat regional Pulau Jawa.
Di sisi pertumbuhan ekonomi, Jawa Barat mencatat LPE sebesar 5,2 persen pada triwulan III 2025. Capaian ini masuk dalam rentang target RPJMD yang ditetapkan sebesar 4,96 hingga 5,37 persen.
Secara teknis, indikator ini dinyatakan tercapai, bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 5,04 persen, meski masih di bawah Jawa Timur yang mencatat 5,22 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka juga menunjukkan hasil yang secara administratif memenuhi target RPJMD, dengan angka 6,77 persen.
Namun capaian ini menyisakan ironi. Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional yang tercatat 4,85 persen, serta tertinggal cukup jauh dari Jawa Timur yang berhasil menekan TPT hingga 3,88 persen.
Persoalan yang lebih serius muncul pada indikator kemiskinan. Angka kemiskinan Jawa Barat berada di level 7,02 persen, jauh dari target RPJMD yang dipatok pada rentang 5,85 hingga 6,46 persen.
Ketertinggalan ini menempatkan kemiskinan sebagai isu krusial yang belum tersentuh secara efektif oleh kebijakan pembangunan daerah sepanjang 2025.
Kondisi serupa terlihat pada Rasio Gini. Ketimpangan pendapatan di Jawa Barat masih berada di angka 0,416, melampaui target RPJMD sebesar 0,383–0,390.
Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rasio nasional yang berada di 0,375, serta Jawa Timur yang telah menekan ketimpangan hingga 0,369. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif.
Sementara itu, PDRB Jawa Barat tercatat sebesar 56,1 pada 2024, masih berada di bawah target RPJMD yang dipatok antara 57,41 hingga 59,60. Hingga akhir 2025, indikator ini belum menunjukkan tanda-tanda melampaui sasaran yang ditetapkan.
Rangkaian angka tersebut menjadi rapor awal kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran menunjukkan kemajuan administratif.
Namun di sisi lain, kemiskinan dan ketimpangan menegaskan bahwa tantangan terbesar Jawa Barat bukan semata pertumbuhan, melainkan distribusi dan keberpihakan pembangunan. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar