SURAT KABAR, CIMAHI - Harapan untuk memiliki hunian yang layak masih menjadi persoalan nyata bagi sebagian warga di Kota Cimahi, Jawa Barat. Di sejumlah lingkungan, kondisi rumah warga masih jauh dari ideal.
Atap yang bocor saat hujan turun, lantai yang belum memiliki keramik, hingga dinding rumah yang mulai rapuh dan mengkhawatirkan.
Situasi tersebut mendorong masyarakat untuk terus menyuarakan aspirasi mereka melalui wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi.
Berbagai aspirasi warga tersebut kemudian dihimpun dan diajukan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, yang berasal dari sejumlah daerah pemilihan di Kota Cimahi.
Pada tahun anggaran 2025, seluruh usulan pokir tersebut telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara daring, sehingga diharapkan dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan Pemerintah Kota Cimahi.
Anggota DPRD Kota Cimahi Fraksi Partai Demokrat, Iwan Setiawan menegaskan pada dasarnya aspirasi yang disampaikan masyarakat memiliki tujuan yang sama dengan agenda pembangunan pemerintah daerah, yakni mendorong kemajuan kota sekaligus mendukung visi dan program prioritas pimpinan daerah.
Ia menilai aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses maupun komunikasi langsung dengan warga merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah.
"Namun di tengah banyaknya program pembangunan yang direncanakan, pemerintah diharapkan mampu menyelaraskan berbagai kebijakan agar tak terjadi tumpang tindih. Salah satunya dengan program PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat) yang memiliki alokasi anggaran sekitar Rp 19 juta per RT." tegas Iwan Setiawan saat Reses di Rumah Aspirasi, Kelurahan Citeureup, Cimahi Utara, Rabu (11/03/26).
Menurutnya, sinkronisasi antara program pemerintah daerah dan usulan pokir DPRD menjadi langkah penting agar kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia mengingatkan, apabila terdapat program pembangunan dengan jenis yang sama di wilayah yang sama, maka salah satu di antaranya berpotensi harus dihapus dari daftar prioritas.
Situasi tersebut, kata Iwan, berpotensi menghambat realisasi aspirasi masyarakat yang telah lama disampaikan.
"Kalau ada program yang sama di satu wilayah, tentu salah satunya harus dikorbankan. Jangan sampai aspirasi masyarakat justru terhambat karena tumpang tindih program," ujarnya.
Karena itu, Iwan menilai peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi sangat penting dalam memetakan berbagai usulan pembangunan yang muncul dari dua jalur perencanaan, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta pokir DPRD.
Melalui koordinasi yang terarah bersama dinas-dinas teknis terkait, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi program-program yang memiliki kesamaan.
Jika ditemukan program yang serupa, maka usulan tersebut dapat dialihkan ke kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat.
Iwan juga menyoroti salah satu program pemerintah yang dinilai sangat menyentuh kebutuhan warga saat ini, yaitu program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni).
Program tersebut berfokus pada perbaikan rumah warga melalui konsep ALADIN, yang merupakan singkatan dari Atap, Lantai, dan Dinding.
Melalui program ini, rumah warga yang sebelumnya berada dalam kondisi kurang layak diharapkan dapat diperbaiki sehingga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi penghuninya.
Iwan menegaskan, bagi sebagian warga, bantuan rutilahu bukan sekadar pembangunan fisik rumah, namun juga menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi keluarga mereka.
"Rumah yang sebelumnya bocor saat hujan atau berdinding rapuh perlahan dapat berubah menjadi tempat tinggal yang lebih layak." tambahnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa program bantuan tersebut harus benar-benar disalurkan secara tepat sasaran.
Rumah yang secara kondisi masih layak, menurutnya, tidak seharusnya dipaksakan untuk menerima bantuan Rutilahu.
Hal ini bagi Iwan sangatlah penting agar program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan dan tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
Dengan pengawasan yang baik serta koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, Iwan berharap berbagai program pembangunan di Kota Cimahi dapat berjalan lebih efektif serta mampu menjawab kebutuhan warga secara nyata.
Pada akhirnya, bagi banyak keluarga di Kota Cimahi, harapan sederhana untuk memiliki rumah yang layak dan lingkungan yang lebih baik menjadi alasan mengapa aspirasi masyarakat perlu terus diperjuangkan dalam setiap proses pembangunan daerah.
"Bagi banyak keluarga di Cimahi, harapan sederhana untuk memiliki rumah yang layak dan lingkungan yang lebih baik menjadi alasan mengapa setiap aspirasi masyarakat harus terus diperjuangkan." kata Iwan menutup. (SAT)
Posting Komentar