Putus Rantai Tengkulak, Polri Perkuat Ekosistem Jagung Lewat KUR dan Penyerapan Bulog - SURAT KABAR

SURAT KABAR, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengintensifkan perannya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya pada sektor jagung pakan ternak. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).

Rapat koordinasi ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Agenda utama pertemuan tersebut adalah memperkuat ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai daerah.

Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo, dan diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" ujar Brigjen Langgeng.

Di sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga perbankan untuk mengatasi kendala permodalan. 

Melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara, petani didorong memperoleh akses pembiayaan formal yang berkelanjutan.

Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani setempat memperoleh kredit modal untuk kembali menanam sekaligus memperluas lahan jagung produktif.

Dalam paparannya, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyebut sektor pertanian menjadi prioritas pembiayaan perbankan nasional.

Ia menyampaikan bahwa BRI pada tahun 2026 telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk mendukung ekosistem pertanian jagung.

Tak hanya fokus pada produksi, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga mengawal stabilitas harga jagung di tingkat petani. Langkah ini dilakukan agar petani tidak lagi terjebak praktik jual murah kepada tengkulak.

Sebagai solusi, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung petani dengan harga yang lebih berpihak. Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target serapan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah.

Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. 

Selain pendampingan permodalan, petani juga mendapat dukungan manajerial agar mampu mengelola usaha tani secara sehat dan bertanggung jawab.

Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap kolaborasi lintas sektor ini mampu memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus meningkatkan taraf hidup petani jagung di Indonesia. (SAT)