SURAT KABAR, CIMAHI– Pemerintah Kelurahan Citeureup tengah menggelar Musyawarah Kelurahan guna mempercepat proses verifikasi dan validasi data keluarga tidak mampu.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial dari pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang tergolong miskin ekstrem.
Lurah Citeureup, Rusli Sudarmadi, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Penyelesaian, Percepatan, dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di tingkat kelurahan.
“Jadi ini satu forum pertemuan yang diadakan di tingkat kelurahan untuk membahas dan memecahkan satu permasalahan kemiskinan ekstrem di tingkat kelurahan,” ujar Rusli saat ditemui di kantornya, Sabtu (24/5/2025).
Dari hasil verifikasi awal terhadap 260 rumah tangga, ditemukan bahwa 247 di antaranya benar-benar ada dan layak untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, 15 rumah tangga lainnya tidak ditemukan di lapangan.
“Artinya Musyawarah Kelurahan ini untuk memverifikasi dan memvalidasi data keluarga. Bila berbicara rumah tangga, artinya di situ ada Kartu Keluarga,” jelasnya.
Selanjutnya, data yang telah melalui proses verifikasi dan validasi ini akan diserahkan kepada Dinas Sosial sebagai dasar pemberian bantuan.
“Kita ingin segera menghapus kemiskinan ekstrem, artinya miskin yang betul-betul di bawah miskin,” tegas Rusli.
Proses verifikasi dilakukan secara detail menggunakan data berbasis by name by address (BNBA) yang sudah tersedia.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa hanya warga yang benar-benar memenuhi kriteria yang menerima bantuan.
“Kita juga menentukan BNBA yang betul-betul valid, diharapkan betul-betul bantuan-bantuan dari pemerintah yang diberikan benar-benar valid,” ucapnya.
Rusli menambahkan, kemiskinan tidak dapat dianggap sebagai suatu warisan atau kondisi yang bersifat tetap. Ia menyoroti adanya lulusan sekolah yang belum bekerja dan belum masuk dalam data bantuan sosial, meski tergolong rentan.
“Kemiskinan di sini sudah terdata dari tahun 2021. Peserta musyawarah ini kita undang dari RT, RW, kader, dan warga,” paparnya.
Menurutnya, jika ada warga yang belum terdata atau belum mendapat bantuan, maka akan diarahkan untuk mendaftar melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kalau dia belum termasuk, maka kita arahkan untuk mendaftar. Kalau ingin punya akses bantuan, pintu masuknya itu ya DTKS,” jelas Rusli.
Dengan verifikasi langsung ke lapangan, pemerintah kelurahan berharap mampu memperbaiki ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial yang selama ini terjadi.
“Harapannya mudah-mudahan dengan adanya Musyawarah Kelurahan ini warga yang didata tepat sasaran,” pungkas Rusli. (SAT)
0 Komentar