SURAT KABAR, INDRAMAYU – Polemik pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu menjadi perhatian berbagai kalangan. Isu masuknya dua pejabat asal Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menempati posisi penting di birokrasi Indramayu memicu perbincangan, mulai dari kalangan pejabat hingga politisi.
Informasi yang beredar menyebutkan dua pejabat tersebut diproyeksikan mengisi jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kepala Badan Keuangan Daerah. Bahkan, keduanya disebut-sebut dipersiapkan sebagai calon Sekretaris Daerah (Sekda) pada masa mendatang.
Sejumlah pihak mempertanyakan kebijakan tersebut karena dinilai menimbulkan kesan bahwa Kabupaten Indramayu tidak memiliki aparatur sipil negara yang mampu mengisi jabatan strategis.
"Uwis gah mas Plt di Indramayu mah wis ana sing nguwadahi," jelas sumber kepada media.
Sumber yang mengaku dekat dengan lingkungan Pendopo Indramayu menyebut proses pengisian jabatan tersebut telah mengerucut pada dua nama.
"Dari mereka ini nantinya akan dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah," jelas sumber yang dekat dengan lingkungan pendopo kepada media, Selasa (14/7/2026).
Sumber itu juga mengungkapkan, dua pejabat asal Cirebon disebut tengah menjalani proses administrasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Dua orang asal Cirebon ini tengah dikawal hingga ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) oleh Kepala Badan BKPSDM Muhammad Zaenal Muttaqin untuk dapat menduduki posisi tersebut."
Menurut sumber tersebut, persetujuan dari BKN nantinya akan menjadi dasar untuk pelantikan secara definitif.
"Restu dari BKN ini yang akan dijadikan modal untuk diteruskan kepada bupati Indramayu hingga melantik keduanya secara definitif," jelasnya.
Sumber itu menilai kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa Indramayu kekurangan sumber daya manusia yang layak menduduki jabatan strategis.
Selain itu, muncul pula nama Arya Tenggara yang disebut-sebut akan mengisi posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR menggantikan Maulana.
Menurut sumber, penunjukan tersebut memperlihatkan adanya dukungan dari pihak-pihak tertentu di lingkungan Pendopo.
"Kami menilai Arya di posisi yang sekarang saja bagian umum. Sementara jabatan orang nomor satu di PUPR harus orang orang yang matang di lapangan dan memiliki kualifikasi ke PU an," jelas sumber lagi.
Sorotan juga datang dari Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu. Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Endang Effendi, menilai daerahnya masih memiliki aparatur yang layak mengisi jabatan strategis.
"Masih ada SDM di Kabupaten Indramayu yang sangat layak untuk menduduki jabatan strategis tersebut. Kenapa harus mengambil dari luar Kabupaten Indramayu yang belum tahu karakter masyarakatnya," jelas Endang Effendi.
Endang mengatakan polemik tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan uji kompetensi (ujikom) talenta yang turut melibatkan dua pejabat asal Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, meskipun kebijakan itu diperbolehkan berdasarkan aturan, namun tetap menimbulkan persoalan dari sisi etika.
"Hal itu sangat memprihatinkan dan cacat moral. Meskipun secara aturan dibolehkan, tapi secara moral dipertanyakan," ujar Endang Effendi.
Ia mempertanyakan alasan pemerintah daerah melibatkan pejabat dari luar dalam proses pengisian jabatan strategis.
"Pertanyaannya apakah di Indramayu sudah tidak ada orang pintar? Apakah sistem birokrasi di sini tidak mampu menghasilkan orang yang kompeten sehingga harus mencari calon kepala dinas dari kabupaten luar?" katanya.
Sebagai putra daerah, Endang mengaku kecewa jika peluang aparatur lokal semakin menyempit.
"Terus terang saya kecewa sebagai orang Indramayu yang berproses di Indramayu. Mau sampai kapan kita impor terus ini," ucap Endang Effendi.
Menanggapi berbagai tudingan tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu, Muhammad Zaenal Mutaqien, membantah bahwa dirinya mengawal dua pejabat asal Kabupaten Cirebon untuk memperoleh jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Zaenal menegaskan, pertimbangan utama adalah kompetensi serta kebutuhan daerah dalam memperbaiki berbagai indikator pembangunan.
Ia menyebut Indramayu masih menghadapi tantangan besar, seperti tingginya angka kemiskinan dan rendahnya investasi, sehingga membutuhkan figur yang memiliki kapasitas dan jaringan luas.
"Ga ada kepentingan mas.. Zaenal itu apalah. Yang kami lihat Kompetensi dan inilah yang dibutuhkan Indramayu. Bila Indramayu ingin mengejar ketertinggalannya," jelas Zaenal.
Hingga berita ini ditulis, polemik mengenai pengisian jabatan strategis tersebut masih menjadi perhatian publik.
Berbagai pandangan terus bermunculan, baik yang mendukung penguatan kompetensi melalui rekrutmen terbuka maupun yang menilai pemerintah daerah perlu lebih mengutamakan aparatur sipil negara asal Indramayu yang dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman untuk mengisi posisi strategis di lingkungan birokrasi. (SAT)
Posting Komentar