 |
| Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin (Doc. Surat Kabar) |
SURAT KABAR, CIMAHI - Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Cimahi terus didorong melalui berbagai skema pemberdayaan masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cimahi kini tengah mematangkan program Kampung Sosial berbasis ketahanan pangan yang dikembangkan dengan orientasi destinasi wisata tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Program tersebut dirancang sebagai salah satu strategi jangka panjang untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat rentan melalui model pemberdayaan yang berkelanjutan. Selain berfokus pada aspek sosial, program ini juga diarahkan untuk menciptakan sumber pendapatan baru bagi keluarga miskin melalui aktivitas ekonomi produktif di tingkat komunitas.
Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin, mengatakan program Kampung Sosial menjadi salah satu program unggulan yang saat ini tengah disusun secara matang sebelum diterapkan di lapangan. Menurut dia, program tersebut telah memperoleh dukungan dari Pemerintah Kota Cimahi.
"Itu salah satu program unggulan yang tidak menggunakan APBD. Kami sudah mendapat restu dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan saat ini masih terus dimatangkan agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana," ujar Totong saat ditemui Surat Kabar di kantornya, Selasa (2/6/2026).
Berbeda dengan program sosial pada umumnya yang bergantung pada pembiayaan pemerintah, Kampung Sosial akan dibangun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan lima unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.
Dalam skema tersebut, akademisi berperan menyusun konsep berbasis data dan kajian ilmiah. Kalangan dunia usaha diharapkan berkontribusi melalui dukungan permodalan.
Komunitas berfungsi menggerakkan partisipasi masyarakat, sementara pemerintah menyiapkan regulasi dan kebijakan pendukung. Adapun media berperan memperluas penyebaran informasi kepada publik.
"Kelima unsur ini akan bekerja sama untuk memberikan hasil terbaik. Karena itu, kami akan membangun kontrak sosial berupa kesepakatan bersama yang melibatkan lima komponen tersebut sebagai landasan dalam menjalankan komitmen ke depan," jelasnya.
Totong menuturkan, konsep yang dikembangkan tidak hanya menempatkan para pihak sebagai pemangku kepentingan (stakeholder), tetapi juga sebagai pihak yang turut memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program (shareholder).
"Pemerintah menyiapkan aturan dan modul, akademisi memperkuat landasan teori, sementara pemodal didorong berkontribusi melalui dukungan pendanaan demi terciptanya manfaat bersama," bebernya.
Menurut Totong, keterlibatan berbagai pihak menjadi penting mengingat keterbatasan sumber pendanaan yang hanya mengandalkan APBN maupun APBD. Karena itu, program tersebut juga membuka ruang partisipasi bagi sponsor dan pihak ketiga dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi.
Ia menilai peluang dukungan dari masyarakat cukup besar, mengingat budaya filantropi dan gotong royong masih kuat di Indonesia.
"Program tersebut membuka peluang besar melalui dukungan para dermawan. Konsepnya akan disusun berdasarkan kesepakatan bersama dengan sumber pendanaan dari berbagai pihak, mulai individu, komunitas pengusaha, Kadin, Hipmi, hingga kelompok perusahaan yang tergabung dalam Apindo dan elemen usaha lainnya," terang Totong.
Program Kampung Sosial juga diklaim selaras dengan visi dan misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota Cimahi melalui Gerakan Cimahi Mantap. Pemerintah daerah menargetkan program tersebut dapat mendukung pembangunan berkelanjutan hingga 2029 sekaligus memperkuat arah kebijakan sosial di tingkat kota.
Lebih lanjut, Totong menyebut tahun ini menjadi fase penting untuk memantapkan konsep kerja Dinsos, termasuk memperluas komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung implementasi program sosial yang telah disusun.
Sejumlah pihak telah diajak berdiskusi, mulai dari Kadin, MUI, DMI, HIPMI, pemilik PT Pindad Komodo, hingga pelaku usaha rumah makan. Melalui kolaborasi tersebut, Kampung Sosial diharapkan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat kepedulian sosial dan budaya gotong royong di tengah masyarakat.
"Keberhasilan program sosial tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada gotong royong di lingkungan, mulai dari RT, RW, lurah hingga camat. Karena itu, kami terus berkolaborasi dengan kewilayahan untuk membangun dan memperkuat kesalehan sosial masyarakat," kata Totong.
Konsep Kampung Sosial akan didorong secara masif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat melalui pendekatan yang menyeluruh. Selain menjadi ruang pemberdayaan warga, kawasan tersebut juga diproyeksikan berkembang sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat yang mampu menarik kunjungan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.
"Destinasi wisata bisa menjadi motor kemajuan daerah. Jika ada daya tarik yang kuat, orang akan datang dan aktivitas ekonomi ikut bergerak. Karena itu, setiap kampung perlu memiliki keunikan dan kegiatan yang mampu menarik masyarakat untuk berkunjung," pungkas Totong. (SAT)
Posting Komentar