 |
| DUKUNG KETAHANAN PANGAN: Lahan jagung hasil kolaborasi Polda Jabar bersama petani dalam program “1 Desa 1 Hektar”. (Istimewa) |
SURAT KABAR, BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat memperluas intervensi di sektor pangan dengan mendorong penanaman jagung skala besar. Hingga 9 April 2026, luas tanam mencapai 9.147,02 hektare dari total potensi lahan 21.008 hektare di wilayah hukum Polda Jabar.
Kepala Biro SDM Polda Jabar Komisaris Besar Fadly Samad menegaskan program tersebut dijalankan sebagai langkah konkret, bukan sekadar kegiatan simbolik. Pelibatan aparat hingga tingkat desa menjadi kunci percepatan.
"Kami tidak bekerja sendiri. Ini gerakan massal. Penanaman sudah di atas 9 ribu hektar dan akan terus diperluas," ujar Fadly Samad, Kamis (9/4/2026).
Perluasan area tanam terus didorong di tengah tekanan dinamika global terhadap pasokan pangan. Dari sisi produksi, panen mulai berjalan di sejumlah wilayah dengan sebagian hasil telah terserap.
"Hasil panen mulai terlihat. Serapan jagung ke gudang Bulog tercatat 3.700,13 ton dan akan bertambah seiring masa panen di sejumlah wilayah," ujarnya.
Di luar penyerapan oleh Bulog, sebagian besar produksi justru mengalir ke industri pakan ternak. Total serapan tercatat mencapai 75.066 ton, angka yang dinilai signifikan dalam menjaga rantai pasok.
Fadly, didampingi Kepala Bagian Pembinaan Karier AKBP Condro Sasongko, menyebut kemitraan dengan pabrik pakan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
"Petani tidak perlu khawatir hasil panen tidak terserap. Harga kita jaga agar petani sejahtera sekaligus mendukung industri peternakan Jabar," jelasnya.
Skema kerja yang digunakan mengandalkan pola kolaboratif bertajuk “Keroyok Bareng Rame-Rame” melalui program “1 Desa 1 Hektar”. Model ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan kosong produktif bersama masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, program ditopang tiga sumber utama: Primkoppol, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Skema ini dirancang untuk menekan beban modal awal petani.
"Lahan garapan menggunakan skema pinjam manfaat dari Perhutani dan PTPN, sehingga lahan tidak produktif milik BUMN bisa ditanami jagung secara legal," ucap Fadly Samad.
Akses permodalan menunjukkan respons positif. Dari 498 petani yang diajukan, 406 di antaranya telah menerima KUR. Selain itu, 82 petani memperoleh dukungan KUR melalui Primkoppol, sementara 9 petani lainnya difasilitasi melalui skema non-Himbara.
"Polda Jabar berharap program ini jadi model nasional percepatan ketahanan pangan berkelanjutan melalui sinergi kepolisian, pemerintah daerah, BUMN, perbankan, dan masyarakat," tutup Fadly Samad. (SAT)
Posting Komentar