 |
| Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudhistira saat dimintai Keterangan Terkait Kasus Dugaan Korupsi Disnaker Cimahi (Doc. Surat Kabar) |
SURAT KABAR, CIMAHI — Dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi menjadi alarm serius bagi jajaran Pemerintah Kota Cimahi. Kasus ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga menguji komitmen birokrasi dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa dirinya bersama Wali Kota berkomitmen penuh untuk memberantas praktik korupsi serta memastikan pembangunan daerah berjalan bersih dan akuntabel.
“Karena tujuan utama pembangunan daerah itu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Adhitia saat ditemui di Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (22/4/2026).
Ia menekankan bahwa setiap program kerja, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), harus dijalankan secara transparan tanpa intervensi kepentingan kelompok maupun individu.
“Kami sangat berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Pembangunan ini harus tercapai secara optimal tanpa ada celah sedikit pun,” tegasnya.
Menurutnya, kasus yang kini mencuat tidak boleh terulang, khususnya di organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam pengembangan keterampilan SDM.
“Tidak boleh ada kejadian seperti ini lagi, khususnya di OPD yang bertugas menyukseskan program peningkatan skill SDM,” lanjutnya.
Meski menyatakan sikap tegas, Adhitia mengakui bahwa pihaknya belum dapat memaparkan langkah teknis perbaikan sistem secara menyeluruh. Hal ini disebabkan proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Negeri Cimahi belum mencapai putusan final.
“Ini karena proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Cimahi masih berjalan dan hasilnya belum diputuskan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini belum menerima informasi resmi terkait pihak-pihak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat maupun detail konstruksi hukum kasus tersebut.
“Belum saya dengar, dan konstruksi permasalahannya seperti apa juga saya belum tahu,” katanya.
Adhitia menegaskan bahwa seluruh proses saat ini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Pemerintah daerah, kata dia, memilih menunggu hasil penyidikan sebagai dasar evaluasi menyeluruh.
“Makanya kita tunggu prosesnya sampai selesai, nanti itu akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk perbaikan ke depan,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menilai kasus di Disnaker bukan sekadar persoalan internal satu dinas, melainkan menjadi momentum refleksi bagi seluruh OPD di lingkungan Pemkot Cimahi.
“Kami menargetkan terciptanya birokrasi yang benar-benar clean and good governance,” ujarnya.
Sebagai langkah preventif, Pemkot Cimahi berencana memperketat sistem pengawasan serta memastikan setiap alur anggaran dan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
“Intinya kita ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ke depan tidak boleh ada lagi kejadian seperti itu,” paparnya.
“Kami berkomitmen menjaga integritas, bebas korupsi, dan semua program harus berjalan transparan,” tegas Adhitia menutup. (REL)
Posting Komentar