Tekanan Akademik hingga Media Sosial Dinilai Picu Kerentanan Mental Pelajar Bandung - SURAT KABAR

SURAT KABAR, BANDUNG - Temuan sekitar 75.000 pelajar di Kota Bandung yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental memantik perhatian kalangan akademisi. Angka tersebut dinilai tidak bisa dibaca secara serampangan, apalagi dijadikan dasar kesimpulan bahwa seluruh pelajar berada dalam kondisi gangguan mental berat.

Akademisi Psikologi, Billy Martasandy, menegaskan bahwa data tersebut harus ditempatkan dalam kerangka ilmiah yang tepat. Dalam kajian psikologi, istilah terindikasi umumnya merujuk pada kemunculan gejala awal, bukan diagnosis klinis.

“Dalam kajian psikologi perkembangan, rentang usia SD sampai SMA memang berada pada fase transisi penting. Anak-anak dan remaja sedang membentuk identitas diri, menghadapi tekanan akademik, pergaulan, hingga pengaruh media sosial. Jadi wajar jika angka temuan gejala cukup tinggi,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Senin (2/3/2026).

Billy menjelaskan, kerentanan mental pada pelajar tidak muncul dalam ruang hampa. Ada sejumlah faktor yang saling berkelindan, mulai dari sistem pendidikan yang kompetitif, tuntutan capaian akademik, ekspektasi orang tua, dinamika relasi keluarga, hingga intensitas penggunaan gawai dan media sosial.

“Tekanan untuk berprestasi sering kali tidak diimbangi dengan ruang aman untuk anak mengekspresikan emosi. Padahal kemampuan regulasi emosi itu tidak muncul begitu saja, perlu dilatih dan didukung lingkungan,” katanya.

Ia juga menyoroti pernyataan Wali Kota Bandung terkait penyangkalan sebagai salah satu persoalan utama dalam isu kesehatan mental. Menurut Billy, stigma masih menjadi penghalang terbesar dalam upaya penanganan dini, terutama di lingkungan keluarga.

“Masih banyak orang tua yang menganggap anaknya ‘cuma malas’, ‘cuma kurang disiplin’, atau ‘cuma cari perhatian’. Padahal bisa jadi itu tanda distress psikologis. Kalau ditangani sejak dini, intervensinya relatif lebih ringan dan hasilnya lebih baik,” jelasnya.

Dalam konteks kebijakan publik, Billy mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung yang memilih pendekatan bertahap dan tidak sensasional dalam menyampaikan data kepada publik. Ia menilai, penyampaian informasi yang terlalu bombastis justru berisiko menimbulkan kepanikan, salah tafsir, hingga pelabelan negatif terhadap anak dan remaja.

Lebih jauh, ia mendorong penguatan peran sekolah sebagai garda terdepan dalam deteksi dini kesehatan mental. Menurutnya, guru dan konselor sekolah perlu dibekali pelatihan khusus agar mampu mengenali tanda-tanda awal gangguan psikologis secara tepat.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga dinilai krusial, terutama antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan perguruan tinggi, guna menyusun program intervensi berbasis riset.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar data, tetapi tindak lanjut sistematis. Mulai dari skrining rutin, konseling di sekolah, hingga rujukan profesional jika diperlukan. Dan yang paling penting, membangun budaya keluarga yang terbuka terhadap isu kesehatan mental,” pungkasnya.

Billy berharap, momentum ini dapat menjadi titik awal perbaikan sistem dukungan psikososial bagi pelajar di Bandung. Dengan pendekatan yang tepat, isu kesehatan mental tidak lagi dipandang sebagai aib, melainkan bagian dari upaya menjaga kualitas dan ketahanan generasi muda di masa depan. (SAT)