![]() |
| DUKUNGAN PENDIDIKAN AGAMA: Wakil Wali Kota Cimahi bersama jajaran dan guru PAK usai pengukuhan serta pemberian honor relawan pendidikan keagamaan (Istimewa) |
SURAT KABAR, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi mempertegas komitmennya dalam merawat keberagaman dengan menerima penghargaan sebagai kota paling toleransi se-Jawa Barat, di tengah langkah konkret mendukung pendidikan keagamaan nonformal.
Pengakuan tersebut mencuat dalam kegiatan pengukuhan sekaligus pemberian honor kepada 54 Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) yang tergabung dalam Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Cimahi Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Jumat (27/3/2026).
Momentum ini tidak sekadar seremoni administratif, melainkan menjadi penegasan arah kebijakan daerah dalam menjamin hak pendidikan agama sekaligus memperkuat harmoni antarumat beragama di Kota Cimahi.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, menegaskan kehadiran pemerintah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap para relawan yang selama ini mengisi ruang pendidikan keagamaan yang belum sepenuhnya terjangkau sistem formal.
Ia menyoroti keterbatasan waktu dalam pendidikan formal yang dinilai belum cukup untuk membangun pemahaman keagamaan secara utuh, khususnya bagi anak-anak beragama Kristen.
"Di sini ada hampir 500 anak beragama Kristen di Kota Cimahi. Kalau hanya mengandalkan pendidikan formal, pasti tidak akan pernah cukup. Seminggu sekali 30 menit," ujarnya usai pemberian honor bagi Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
Menurutnya, peran para relawan menjadi sangat krusial karena mereka secara sukarela meluangkan waktu di tengah aktivitas masing-masing untuk mendidik generasi muda dalam nilai-nilai keagamaan.
Meski demikian, Adhitia mengakui dukungan yang diberikan pemerintah saat ini masih terbatas. Setiap volunteer menerima honor sebesar Rp200 ribu, yang disebutnya sebagai langkah awal perhatian pemerintah.
"Kami di pemerintah Kota Cimahi untuk terus memperhatikan para guru-guru agama atau para volunteer khususnya di agama Kristen dan Katolik," bebernya.
Ke depan, Pemkot Cimahi membuka peluang peningkatan kesejahteraan, termasuk melalui skema jaminan sosial dan kesehatan bagi para pengajar nonformal.
"Utamanya mengenai jaminannya, jaminan sosial dan jaminan kesehatan juga kita akan perhatikan ke depan sejauh mana. Alhamdulillah hari ini masih dicover oleh provinsi," ujarnya.
Adhitia juga menegaskan prinsip kesetaraan dalam kebijakan tersebut, tanpa membedakan latar belakang keagamaan para tenaga pengajar.
"Kami tidak membeda-bedakan antara guru ngaji dengan para volunteer, sama. Semua kebagian," imbuhnya.
Terkait jaminan kesehatan, ia memastikan pemerintah daerah akan terus mengevaluasi keberlanjutan perlindungan yang saat ini masih ditanggung pemerintah provinsi.
"Ya, termasuk BPJS ya, BPJS kesehatan. Ya BPJS kesehatan ini nanti kita kita lihat. Selama ini kan dicover oleh provinsi. Kalau seandainya masih dicover ya alhamdulillah. Kalau ternyata tidak tercover lagi ya nanti kita lihat seperti apa. Apakah kita pemerintah Kota Cimahi harus bantu juga atau bagaimana," ujarnya.
Ia menambahkan, perlindungan tidak hanya berhenti pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup jaminan ketenagakerjaan bagi para relawan pendidikan.
"Tidak hanya BPJS kesehatan sebetulnya, tapi kan BPJS tenaga kerjanya juga ya harus kita perhatikan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua GAMKI Cimahi, Pranjani H. L. Radja, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah progresif yang jarang dilakukan daerah lain di Jawa Barat.
Ia bahkan menyebut Cimahi sebagai satu-satunya daerah yang berani mengambil kebijakan konkret dalam mendukung guru agama nonformal lintas kepercayaan.
"Kalau bukan karena pimpinan yang luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, hal-hal seperti ini sulit. Kenapa kami sampaikan sulit? Karena hanya Kota Cimahi dari 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat, hanya Kota Cimahi yang berani mengeluarkan kebijakan ini," ujarnya.
Menurutnya, konsistensi perhatian sejak 2022 hingga 2026 menjadi fondasi kuat dalam membangun ekosistem toleransi yang nyata, bukan sekadar slogan.
"Ini rasa syukur kita dan dalam kesempatan kegiatan ini, kami GAMKI Kota Cimahi telah merundingkan dan menyepakati memberikan penghargaan kepada Kota Cimahi sebagai kota paling toleransi se-Jawa Barat," tandasnya.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi penanda bahwa pendekatan inklusif dalam kebijakan pendidikan dan kesejahteraan keagamaan mampu memperkuat identitas Cimahi sebagai kota yang menjunjung tinggi keberagaman. (SAT)




.jpeg)

Posting Komentar