SURAT KABAR, MALUT - Negara menandai babak baru pemerataan pendidikan melalui peresmian 166 Sekolah Rakyat yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, 12 Januari 2026.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung peluncuran nasional program tersebut yang digelar serentak di 34 provinsi, dengan dihadiri para kepala daerah, termasuk Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Bagi Maluku Utara, agenda ini bukan sekadar seremoni nasional. Kehadiran Sekolah Rakyat dipandang sebagai instrumen strategis untuk mempersempit jurang akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga sederhana di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Gubernur Sherly menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara siap memastikan program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Sekolah Rakyat adalah wujud kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan yang adil. Kami di Maluku Utara siap mengawasi dan memastikan program ini dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Sherly.
Ia menilai, Sekolah Rakyat sejalan dengan arah pembangunan sumber daya manusia yang selama ini diupayakan Pemprov Maluku Utara, mulai dari desa hingga kawasan perkotaan.
Pendidikan, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai kebijakan pusat, melainkan harus diterjemahkan dalam pengawalan yang konsisten di daerah.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak dimaksudkan semata sebagai pembangunan fisik sekolah.
Program ini, kata Presiden, merupakan keberpihakan negara kepada anak-anak dari keluarga sederhana agar memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, bercita-cita, dan meraih masa depan.
Presiden menegaskan, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun Indonesia yang kuat dan berdaulat.
"Karena itu, negara berkewajiban hadir sejak pendidikan dasar, memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi," tegasnya
Saat ini, program Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 16 ribu siswa di berbagai daerah sekaligus menyerap ribuan tenaga pendidik.
Pemerintah pusat menargetkan perluasan signifikan, dengan sasaran hingga 500 ribu anak Indonesia dapat mengakses pendidikan gratis dan berkualitas tanpa terbebani biaya.
Tidak berhenti pada jenjang dasar dan menengah, Presiden juga menyampaikan komitmen untuk membuka akses pendidikan tinggi gratis.
Pengembangan kampus-kampus strategis, termasuk di bidang kedokteran dan teknik, diproyeksikan menjadi bagian dari strategi jangka panjang peningkatan kualitas manusia Indonesia.
Di Maluku Utara, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pengungkit pemerataan pendidikan sekaligus peningkatan mutu generasi muda.
Pemerintah provinsi menegaskan akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar program ini berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan geografis serta sosial yang dihadapi daerah kepulauan.
Dengan peluncuran nasional ini, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi simbol kebijakan pendidikan, tetapi juga ujian konsistensi negara dan daerah dalam memastikan bahwa hak belajar benar-benar menjadi milik semua anak Indonesia, tanpa kecuali. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar