SURAT KABAR, CIMAHI - Kota Cimahi kembali mencuri perhatian internasional. Di tengah tantangan keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk yang tinggi, Pemerintah Kota Cimahi menerima kunjungan delegasi Pemerintah Vietnam dalam rangka South–South Learning Exchange pada 12–15 Januari 2026.
Kegiatan ini difasilitasi oleh UNICEF Indonesia bekerja sama dengan Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum, dengan fokus utama pada pembelajaran praktik baik penyediaan layanan air minum, sanitasi, dan higiene (WASH), khususnya penerapan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) yang berketahanan terhadap perubahan iklim.
Kunjungan ini menjadi penting dan relevan mengingat persoalan sanitasi perkotaan kini bukan lagi isu teknis semata, melainkan berkaitan langsung dengan kesehatan publik, kualitas lingkungan hidup, hingga ketahanan kota menghadapi dampak krisis iklim.
Kota Cimahi dinilai berhasil menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan warga sebagai aktor utama.
Salah satu agenda kunci dalam rangkaian kegiatan ini adalah kunjungan lapangan ke lokasi SANIMAS di RW 14, Kelurahan Baros, Kota Cimahi, pada Selasa (13/1/26).
Delegasi Vietnam dipimpin langsung oleh Mr. Luong Van Anh, Deputy Director General of the Department of Hydraulic Works Management and Construction, Ministry of Agriculture and Environment Vietnam.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat secara langsung bagaimana sistem sanitasi terpusat dikelola di lingkungan permukiman padat penduduk.
Pemilihan Kota Cimahi sebagai lokasi pembelajaran bukan tanpa alasan. Dengan luas wilayah yang terbatas dan tekanan urbanisasi yang tinggi, Cimahi justru mampu mengembangkan solusi sanitasi yang inklusif, berkelanjutan, serta adaptif terhadap perubahan iklim.
Keberhasilan ini dinilai sebagai hasil dari pendekatan bottom-up, di mana masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan dan pemeliharaan sarana sanitasi.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana menegaskan bahwa sanitasi memiliki posisi strategis dalam pembangunan kota. Menurutnya, sanitasi tidak bisa dipandang sebatas proyek infrastruktur fisik, tetapi sebagai investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga.
"Kami menyambut kunjungan ini dengan terbuka sebagai ruang untuk saling belajar. Praktik yang dikembangkan di Cimahi tumbuh dari kebutuhan warga dan dijaga bersama oleh masyarakat. Pada saat yang sama, kami juga ingin belajar dari pengalaman Vietnam,"bujarnya.
Ngatiyana menambahkan, pendekatan berbasis masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan keberlanjutan layanan sanitasi, terutama di wilayah dengan keterbatasan lahan dan tingkat kerentanan lingkungan yang tinggi.
Dengan keterlibatan aktif warga, fasilitas sanitasi tidak hanya dibangun, tetapi juga dirawat dan dijaga keberlangsungannya.
Dari tingkat komunitas, Ketua RW 14 Kelurahan Baros, Johny George Laurenz, memaparkan bahwa di wilayahnya saat ini telah terbangun dua unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
Satu unit dibangun melalui Program Citarum Harum pada 2021 yang melayani 95 kepala keluarga, sementara satu unit lainnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang melayani 60 kepala keluarga.
Kedua fasilitas tersebut dikelola oleh Kelompok Pengelola dan Pemelihara (KPP), yakni KPP Flamboyan dan KPP Basis Indah. Model pengelolaan berbasis komunitas ini menjadi salah satu aspek yang menarik perhatian delegasi Vietnam, karena dinilai efektif dalam menjaga operasional dan keberlanjutan sistem.
Johny juga mengungkapkan adanya perubahan perilaku signifikan di tengah masyarakat sejak kehadiran fasilitas sanitasi tersebut.
Kesadaran warga terhadap pentingnya sanitasi meningkat, hingga hampir seluruh warga RW 14 kini telah menghentikan praktik buang air besar sembarangan (BABS).
"Masyarakat sangat antusias dalam program sanitasi walaupun pada awalnya sempat menolak karena khawatir air sumurnya tercemar, namun dengan pendekatan secara persuasif akhirnya masyarakat menerima program ini. Dengan pemeliharaan yang baik, IPAL terbukti tidak berbau. Kini hampir seluruh warga di RW 14 sudah berhenti buang air besar sembarangan," imbuhnya.
Selama kunjungan lapangan, delegasi Vietnam tidak hanya melakukan peninjauan fisik, tetapi juga berdialog langsung dengan warga dan para pengelola.
Diskusi mencakup berbagai aspek penting, mulai dari mekanisme pengelolaan sanitasi harian, pemilihan teknologi yang aman dan terjangkau, skema pembiayaan operasional, hingga peran perempuan dalam menjaga keberlanjutan layanan sanitasi di tingkat komunitas.
Delegasi juga mempelajari bagaimana program sanitasi di Cimahi diintegrasikan dengan agenda kesehatan lingkungan serta adaptasi perubahan iklim, termasuk upaya pencegahan pencemaran air tanah dan pengelolaan limbah domestik yang ramah lingkungan di kawasan padat penduduk.
Perwakilan UNICEF Indonesia menegaskan bahwa kunjungan belajar ini merupakan wujud nyata semangat persahabatan dan kerja sama antarnegara dalam mendorong penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.
Dengan karakteristik wilayah dan tantangan yang relatif serupa, seperti kepadatan permukiman dan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim praktik SANIMAS di Kota Cimahi dinilai relevan sebagai referensi pembelajaran bagi Vietnam.
Ke depan, Pemerintah Kota Cimahi berharap kunjungan ini tidak berhenti sebagai ajang berbagi praktik baik semata, tetapi mampu memperkuat jejaring kerja sama dan pertukaran pengetahuan lintas negara.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, dan masyarakat, upaya peningkatan kualitas sanitasi diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kesehatan publik, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat, baik di Indonesia maupun di Vietnam.
Kunjungan ini sekaligus menegaskan posisi Kota Cimahi sebagai salah satu contoh praktik baik pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat yang layak dijadikan rujukan di tingkat regional dan global. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar