SURAT KABAR, CIMAHI - Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, Mardi Santoso, mengatakan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 2025 melampaui target.
Dari target Rp 58,9 miliar, penerimaan PBB tercatat mencapai Rp 67,73 miliar. Untuk 2026, pemerintah daerah menetapkan target yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Seiring dengan itu, Pemerintah Kota Cimahi terus mengoptimalkan penerimaan PBB pada 2026. Salah satu langkah yang ditempuh ialah memperluas kebijakan diskon PBB sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat sejak awal tahun.
"Untuk target PBB tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025" ujar Mardi pada Surat Kabar, Kamis (15/1/26).
Ia menjelaskan, terdapat perbedaan kebijakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya pada skema insentif PBB. Jika pada 2025 diskon 100 persen hanya diberikan untuk nominal PBB hingga Rp50.000, maka pada 2026 kebijakan tersebut diperluas.
"Ya kalau kemarin tahun lalu itu kita memberikan diskon yang 100% itu yang Rp50.000 ke bawah, nah kalau sekarang sampai dengan Rp100.000 itu diskon 100 persen, gratis," terangnya.
Menanggapi isu efisiensi anggaran di tahun 2026, Mardi menegaskan bahwa pajak tetap menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah.
Menurutnya, fungsi pajak tidak hanya terbatas pada penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen utama pembangunan kota.
"Sebagaimana tadi yang disampaikan di depan bahwa pajak itu merupakan sumber dari pembiayaan pembangunan daerah," ujarnya.
Ia menambahkan, pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
"Dan dengan efisiensi ini ya kita tetap berupaya meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.
Saat ditanya apakah kebijakan tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembangunan, Mardi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi PBB.
"Ya, kita akan terus berupaya bagaimana pembangunan jalan, peningkatan pendapatan daerah pun khususnya pendapatan asli daerah bisa meningkat," tuturnya.
Selain kebijakan insentif, Bappenda Kota Cimahi juga memperluas kemudahan akses pembayaran PBB. Berbagai kanal pembayaran telah disiapkan guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
"Jadi lebih mudah untuk melakukan pembayaran, kami juga bisa lebih mudah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PBB," cetus Mardi.
Ia menambahkan, meski masih awal tahun, tren pembayaran PBB 2026 sudah mulai terlihat. Sosialisasi intensif dilakukan melalui media sosial resmi Bappenda, pemasangan spanduk dan poster, hingga penerbitan surat edaran ke kelurahan serta kerja sama dengan perangkat wilayah.
"Sehingga mudah-mudahan masyarakat bisa lebih tahu dan bisa melakukan pembayaran pajaknya dengan mudah," pungkasnya. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar