SURAT KABAR, CIMAHI - Penolakan tegas terhadap masuknya kepentingan politik praktis ke ruang akademik kembali mencuat di Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI). Sejumlah mahasiswa memprotes pelaksanaan pelantikan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Cimahi yang digelar di lingkungan kampus, tepatnya di Gedung Auditorium Unjani, Minggu (21/12/2025) sore.
Aksi tersebut dilakukan karena mahasiswa menilai kegiatan organisasi kepemudaan yang memiliki irisan dengan kepentingan politik praktis itu bertentangan dengan ketentuan internal universitas. Kampus, menurut mereka, memiliki batas tegas sebagai ruang akademik yang harus steril dari aktivitas politik praktis.
Sejumlah mahasiswa berdiri berjejer di depan auditorium bertepatan dengan berlangsungnya prosesi pelantikan. Mereka menyuarakan keberatan secara terbuka dan tertib. Di balik aksi itu, tersimpan kegelisahan mendalam akan bergesernya fungsi kampus dari pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi ruang legitimasi kepentingan politik.
Keluarga Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani (KM UNJANI) yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), serta berbagai organisasi mahasiswa menyatakan sikap resmi menolak kegiatan tersebut.
Mereka menegaskan bahwa aturan universitas secara jelas membatasi bahkan melarang aktivitas politik praktis di lingkungan akademik.
Situasi kian memanas setelah beredar pernyataan Ketua DPD KNPI Kota Cimahi, Sultan Mojahed Abdul Jabar, yang menyebut Unjani sebagai “universitas jarang ada penghuni”. Pernyataan itu dengan cepat menyebar luas dan memantik reaksi keras dari mahasiswa karena dinilai merendahkan martabat institusi pendidikan.
Presiden Mahasiswa BEM KM Unjani, Muhamad Hafizd Rajib Alfikri, menegaskan bahwa ucapan tersebut bukan persoalan sepele dan tidak bisa dibiarkan berlalu tanpa pertanggungjawaban.
“Kami menuntut KNPI Kota Cimahi untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka dan resmi atas pernyataan verbal yang menyebut Universitas Jenderal Achmad Yani sebagai ‘universitas jarang ada penghuni’, yang telah menimbulkan persepsi negatif serta mencederai nama baik dan marwah Universitas Jenderal Achmad Yani,” ujar Hafizd saat ditemui di sela-sela aksi.
Hafizd menjelaskan, sebelum aksi penolakan digelar, mahasiswa sebenarnya telah menempuh jalur komunikasi. Ia bersama Wakil Presiden BEM KM Unjani, Muhammad Zidan, sempat bertemu langsung dengan Ketua DPD KNPI Kota Cimahi untuk menyampaikan keberatan serta menjelaskan batasan-batasan yang berlaku di lingkungan kampus. Namun, upaya dialog tersebut tidak membuahkan kesepakatan.
Ketika pelantikan tetap dilaksanakan dan pernyataan yang dinilai merendahkan almamater terlanjur beredar, mahasiswa akhirnya memilih menyampaikan sikap secara terbuka di depan auditorium sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sikap kolektif.
Tak hanya menuntut permohonan maaf, mahasiswa juga mendesak adanya komitmen tertulis dari KNPI Kota Cimahi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kami menuntut KNPI Kota Cimahi untuk menyatakan komitmen secara tertulis dalam menghormati, mematuhi, dan menjaga seluruh ketentuan, kebijakan, serta aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani, serta tidak mengulangi pernyataan maupun tindakan yang berpotensi merugikan institusi kampus di kemudian hari,” tegas Hafizd.
Bagi KM Unjani, persoalan ini tidak berhenti pada satu kegiatan atau satu pernyataan. Mahasiswa memandangnya sebagai isu prinsipil yang menyangkut marwah kampus dan masa depan ruang akademik.
Mereka menegaskan bahwa universitas harus tetap menjadi ruang bebas untuk pertukaran gagasan ilmiah, bukan arena kompromi kepentingan politik praktis.
Hafizd menutup dengan pernyataan yang mencerminkan sikap kolektif mahasiswa Unjani. Ia menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus menjaga kehormatan almamater.
“Kampus bukan panggung politik praktis dan mahasiswa bukan penonton pasif,” tandasnya. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar