SURAT KABAR, CIMAHI — Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di Kota Cimahi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cimahi, Selasa (2/9/2025). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, sekaligus menyoroti persoalan serius di tingkat lokal, yakni tingginya angka pengangguran di Cimahi yang tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Massa aksi terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) Cimahi. Mereka memulai pergerakan dari Taman Segitiga, Cimahi Mall, kemudian melakukan long march menuju Gedung DPRD dengan pengawalan aparat kepolisian.
Ketua Cabang PMII Kota Cimahi, Rizky Aliansyah, menyebutkan jumlah massa yang hadir berkisar antara 65 hingga 100 orang. Ia menegaskan bahwa tuntutan mereka sejalan dengan aksi mahasiswa di berbagai daerah lain, yakni pencabutan tunjangan DPR serta kritik terhadap kinerja para wakil rakyat.
“Dewan itu representasi rakyat, tetapi komunikasi dengan publiknya tidak mencerminkan mereka adalah wakil rakyat,” tegas Rizky di depan Gedung DPRD Cimahi.
Rizky juga menyoroti persoalan nasional terkait kasus meninggalnya seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang diduga terlindas mobil Brimob. Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi perhatian serius institusi Polri.
Di tingkat lokal, ia menilai kepemimpinan Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Adhitia belum menunjukkan kebijakan yang signifikan.
“Belum setahun menjabat, mereka seperti tidak terdengar di publik Kota Cimahi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Cabang GMNI Cimahi, Akhip, menegaskan aksi yang dilakukan mahasiswa murni merupakan hasil kajian dan bukan karena provokasi pihak luar.
“Bisa dilihat, kami hanya menyampaikan aspirasi. Yang mengecoh biasanya orang yang bukan dari barisan kami,” jelasnya.
Akhip menambahkan bahwa mahasiswa menuntut pertemuan langsung dengan Ketua DPRD Kota Cimahi serta pimpinan fraksi. Mereka juga meminta Kapolres Cimahi hadir untuk menandatangani tuntutan mahasiswa sebagai bentuk akuntabilitas kepolisian kepada publik.
“Kalau tuntutan tidak dipenuhi, akan ada aksi susulan. Kami ingin ada kesepakatan yang jelas,” tegas Akhip.
Dalam tuntutannya, mahasiswa turut menyoroti pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi. Mereka mendesak agar alokasi anggaran benar-benar diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, bukan mengikuti pola di tingkat nasional yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elit.
“Kenapa massa ini ada? Karena ada tunjangan DPR RI yang naik. Katanya efisiensi, tapi justru menguntungkan DPR RI. Kami tidak ingin hal serupa terjadi di Cimahi,” ucap Akhip.
Mahasiswa juga menegaskan bahwa tingginya angka pengangguran di Cimahi yang tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Barat harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Mereka mendesak DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi untuk lebih serius mengalokasikan APBD pada sektor pendidikan, penanggulangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja.
“Ini PR besar bagi Cimahi. Sampai tuntutan kami dipenuhi, kami akan terus bergerak hingga bertemu Ketua DPRD,” tutup Akhip. (SAT)
0 Komentar