Pemkot Cimahi Perkuat Pemberdayaan Perempuan Lewat P2WKSS dan Sekolah Perempuan 2025

SURAT KABAR, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi mendorong peningkatan peran, keterampilan, dan kemandirian ekonomi perempuan melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) serta Sekolah Perempuan Jawa Barat 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Cigugur Tengah pada Senin (11/8/2025) oleh Tim Penggerak PKK Kota Cimahi bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dengan melibatkan 100 kepala keluarga binaan yang seluruhnya adalah perempuan.

Program tersebut menjadi langkah strategis untuk memberdayakan perempuan tidak hanya dari sisi keterampilan dan ekonomi, tetapi juga dalam peningkatan kualitas lingkungan sosial dan fisik masyarakat.

Camat Cimahi Tengah dan Lurah Cigugur Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan P2WKSS. Mereka menilai program ini sangat strategis dalam memberdayakan perempuan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan.

Dukungan ini diwujudkan dengan fasilitasi dan koordinasi aktif agar program berjalan lancar dan berdampak positif bagi masyarakat.

Ketua TP PKK Kota Cimahi, Midjiati Ningsih, menegaskan kesiapan pihaknya bersama dinas terkait untuk memastikan P2WKSS berjalan optimal.

“Kita dari PKK Kota Cimahi dengan dinas terkait ada persiapan untuk P2WKSS,” ujarnya kepada wartawan di lokasi kegiatan.

Kepala DP3AP2KB Kota Cimahi, Fitriani Manan, menjelaskan bahwa pembinaan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan perempuan peserta, sehingga dapat menunjang perekonomian keluarga.

“Jadi di sini itu tidak hanya SDM-nya saja, tapi juga lingkungannya dibuat lebih nyaman. Tidak hanya lingkungan sosialnya, tetapi ada perbaikan fisik,” jelasnya.

Menurut Fitriani, intervensi fisik yang dilakukan mencakup perbaikan 10 rumah tidak layak huni (rutilahu), pembangunan jalan setapak dengan paving block, serta penyediaan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK).

“Jadi secara fisik ada terlihat perubahan penataan lingkungannya, tetapi secara sosialnya juga mereka lebih diberdayakan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, indikator keberhasilan program diukur dari peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

“Kalau sejahtera mungkin dilihat dari perekonomiannya, kalau sehat mungkin nanti dilihat dari gizi buruknya berkurang. Kebetulan di sini tidak ada yang gizi buruk, adanya gizi kurang,” ungkapnya.

Pendanaan program, kata Fitriani, bersumber dari kolaborasi lintas perangkat daerah sesuai lingkup kegiatan masing-masing.

“Dinas terkait semua ngerempug di sini. Seperti MCK dari DPKP turun, taman juga DPKP turun, untuk KWT Dispangta juga turun. Jadi bukan dari satu titik anggarannya, tapi dari berbagai macam dinas,” paparnya.

Meski demikian, ia mengakui adanya kendala terkait penjadwalan pembinaan karena sebagian peserta bekerja, sehingga diperlukan penyesuaian waktu.

“Sehingga kami harus benar-benar melihat waktu luang mereka. Sementara ini, kegiatan ditetapkan pada hari Selasa dan kami menjadi koordinator intinya,” pungkasnya. (SAT)

Baca Juga