SURAT KABAR, CIMAHI – Keterbatasan lahan menjadi tantangan
utama dalam pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kota Cimahi.
Kondisi geografis kota yang didominasi permukiman padat dan gang-gang sempit
membuat ruang terbuka untuk lahan pertanian semakin terbatas.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Cimahi, TitaMaryam, menegaskan bahwa hambatan tersebut tidak menyurutkan upaya pemerintah
daerah dalam mengembangkan kegiatan pertanian berbasis masyarakat, khususnya
melalui program Kelompok Wanita Tani (KWT).
Hal ini diungkapkan Tita saat ditemui di Kelurhan CigugurTengah, Selasa (12/8/2025). Ia menekankan bahwa perubahan pola pikir masyarakat
perkotaan agar lebih peduli terhadap sektor pertanian memerlukan strategi
berkelanjutan berupa sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan langsung.
“Jadi kami selalu turun ke lapangan untuk memberikan
sosialisasi dan pembinaan, dan kami punya tim khusus pendampingan. Nanti ada
penyuluh-penyuluh yang akan turun dalam kegiatan tersebut,” ujar Tita.
Menurutnya, karakteristik Cimahi sebagai daerah perkotaan
membuat pengembangan pertanian lebih difokuskan pada pemanfaatan lahan
pekarangan. Model ini dinilai lebih realistis mengingat keterbatasan ruang
terbuka.
“Nah, untuk daerah-daerah kawasan yang cukup padat itu kita lakukan
pengembangan
KWT. Biasanya nanti yang bergerak adalah para masyarakat dan
kader-kader juga,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Tita menuturkan bahwa tanaman yang dihasilkan
dari KWT diarahkan pada jenis yang produktif dan dapat langsung dikonsumsi,
sehingga selaras dengan upaya peningkatan gizi masyarakat.
“Diharapkan nanti bisa dibuat olahan pangan juga sehingga kesehatan masyarakat
menjadi meningkat,” harapnya.
Tita menjelaskan, hasil panen dari program KWT pada tahap
awal diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga di lingkungan
sekitar.
Apabila produksi melampaui kebutuhan, kelebihan tersebut dapat dijual
sehingga menambah pemasukan bagi anggota kelompok.
“Itu bisa dijadikan tambahan penghasilan untuk masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, perputaran ekonomi yang dihasilkan bersifat
lokal dari masyarakat untuk masyarakat. Pemerintah daerah melalui
Dispangtanjuga memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana pertanian, termasuk alat
dan mesin pertanian (alsintan) serta
fasilitas greenhouse untuk menunjang
produktivitas.
“Artinya untuk kendala utama cuma lahan, tapi insya Allah kalau masyarakat
sudah timbul keinginan untuk bertani, tidak ada alasan lahan tidak ada. Kita
bisa manfaatkan lewat pemanfaatan lahan pekarangan untuk menyadarkan masyarakat
agar mereka menanam di pekarangannya masing-masing,” beber Tita.
Program ini, lanjutnya, tidak hanya menyasar peningkatan
produksi pangan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kemandirian
pangan di tengah keterbatasan sumber daya.
Pendekatan ini dinilai relevan bagi
wilayah perkotaan seperti Cimahi, yang tidak memiliki banyak lahan kosong namun
memiliki potensi besar melalui optimalisasi pekarangan rumah warga.
“Kita turun langsung ke lapangan, pembinaan langsung ke
lapangan, sosialisasi tentunya ada, bantuan ada, terus juga untuk SDM kita
punya penyuluh lapangan. Jadi langsung sosialisasi,” pungkasnya.(SAT)
Baca Juga
0 Komentar