Rotasi 45 Pejabat di Kabupaten Bogor, Sorotan Publik: Akselerasi Pembangunan atau Mutasi Rutin?

SURAT KABAR - Langkah Bupati Bogor Rudy Susmanto melantik 45 pejabat eselon III dan IV pada Kamis (19/6) malam di Pendopo Bupati, Cibinong, menimbulkan pertanyaan publik: adakah urgensi strategis di balik gelombang rotasi tersebut, atau ini hanya sebatas formalitas birokrasi rutin?

Pelantikan yang digelar secara seremonial itu membawa narasi besar percepatan pembangunan infrastruktur dan penyegaran organisasi. 

Namun, sejumlah pengamat dan kalangan internal birokrasi mempertanyakan efektivitas mutasi ini dalam menjawab berbagai tantangan nyata di lapangan, mulai dari kemacetan pembangunan fisik, tata ruang yang semrawut, hingga pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal.

“Kita selesai melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pada eselon tiga dan empat sejumlah 45 orang,” kata Rudy di hadapan pejabat yang baru dilantik.

“Tentunya namanya mutasi, rotasi, promosi jabatan sesuatu hal yang biasa dalam sebuah pemerintahan untuk penyegaran organisasi,” sambung dia.

Penekanan Bupati agar para pejabat yang dilantik mampu mengemban amanah besar menjadi catatan penting. 

Dengan penduduk hampir 6 juta jiwa, Kabupaten Bogor menyimpan kompleksitas tata kelola yang memerlukan figur birokrat profesional dan solutif.

“Mudah-mudahan pejabat yang dilantik menjadi pejabat yang amanah dan bisa menjalankan amanah hampir 6 juta jiwa masyarakat di Kabupaten Bogor," ucap Rudy menutup arahannya.

Namun, di tengah pesan normatif itu, publik menanti langkah konkret dari para pejabat baru yang kini mengisi jabatan strategis di bidang infrastruktur, kesehatan, lingkungan, hingga perpajakan.

Dari daftar nama, terlihat fokus dominan ada pada sektor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), seperti posisi Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan di berbagai wilayah, serta Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan.

Misalnya, pengangkatan Ujang Supardi sebagai Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan Heru Haerudin serta Aldino Putra Perdana masing-masing sebagai Kepala UPT Infrastruktur Wilayah II dan V, menjadi tumpuan di tengah banyaknya keluhan masyarakat soal kondisi jalan rusak di berbagai kecamatan.

Namun demikian, tantangan utamanya bukan hanya pada kualitas fisik infrastruktur, tapi juga transparansi dalam perencanaan anggaran dan penyerapan APBD.

Daftar Panjang Pejabat Baru

Berikut sejumlah nama yang kini menduduki jabatan strategis:

• Edy Mulyadi – Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

• Gantara Lenggana – Sekretaris Dinas PUPR

• Riri Agustina Lubis – Kabid Penegakan Hukum dan Pengelolaan Limbah B3, DLH

• Harry Hazarul Akbar – Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Bakesbangpol

• Irman Gapur, SKM – Sekretaris Dinas Kesehatan

• dr. Agus Fauzi – Wakil Direktur Pelayanan, RSUD Cileungsi

• Delliane Ukman (Nunie) – Kabid Pendataan dan Penilaian, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

• Bambang Edi Santoso – Kabag TU RSUD Ciawi

• dan 37 lainnya...

Sementara itu, banyak jabatan lainnya tersebar di kecamatan dan unit pelayanan teknis (UPT), termasuk penguatan sektor pelayanan perpajakan, dengan pengangkatan sejumlah kepala UPT dan kasubag di wilayah seperti Caringin, Citeureup, dan Leuwiliang.

Publik kini menunggu langkah nyata dari pelantikan ini. Sebab, tanpa target kinerja yang transparan dan evaluasi periodik, mutasi semacam ini rawan hanya menjadi mobilisasi jabatan tanpa dampak riil.

Tidak cukup hanya mengangkat pejabat. Masyarakat Kabupaten Bogor butuh pembuktian apakah para birokrat ini sekadar mengisi kursi, atau benar-benar menjalankan perannya dalam membawa perubahan? (SAT)

Baca Juga