SURAT KABAR, CIMAHI - Keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Kota Cimahi kembali menjadi sorotan publik. Lonjakan jumlah peserta didik baru tak sebanding dengan kapasitas yang tersedia di sekolah negeri, terutama pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Merespons hal ini, Dinas Pendidikan Kota Cimahi mendorong para orang tua untuk tidak ragu mempertimbangkan sekolah swasta sebagai alternatif.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Heni Tishaeni, menyebut persoalan ini sudah diprediksi sejak awal. Menurutnya, jumlah sekolah negeri memang jauh lebih sedikit dibanding sekolah swasta di wilayah tersebut.
“Kalau SMP di Cimahi itu ada 4.816 siswa di sekolah negeri, sisanya tersebar di sekolah swasta. Sedangkan untuk SD, mayoritas memang sekolah negeri. Dari 116 SD, sebanyak 91 merupakan SD Negeri,” ujar Heni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (26/6/2025).
Meski demikian, Heni menegaskan bahwa pilihan masuk ke sekolah swasta bukan semata-mata karena tidak lolos ke negeri. Banyak orang tua memang sudah memiliki preferensi sejak awal.
“Enggak, sebetulnya. Kalau SD itu lihat saja. Kadang-kadang para orang tua memang dari awal sudah memilih sekolah swasta. Jadi bukan karena pindah ke negeri,” jelasnya.
Untuk jenjang SMP, lanjut Heni, sekolah negeri saat ini sudah penuh. Namun, kondisi di sekolah swasta masih bervariasi.
“Ada beberapa SMP swasta yang muridnya sudah penuh, tapi ada juga yang masih menunggu pendaftaran. Data lengkapnya masih kami rekap, nanti setelah proses selesai,” tuturnya.
Mengantisipasi desakan masyarakat agar anak masuk ke sekolah negeri, Dinas Pendidikan mengaku telah melakukan sosialisasi sejak awal. Salah satu pesan utamanya adalah agar orang tua tidak memaksakan pilihan.
“Kalau enggak diterima di negeri, ya masuk ke swasta. Untuk warga yang berasal dari keluarga kurang mampu, kami bantu pembayaran SPP-nya. Kalau masuk DTKS, bantuan itu diberikan,” ujar Heni.
Selain subsidi SPP, Dinas Pendidikan juga menyiapkan bantuan alat tulis bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di swasta. Program ini akan mulai dijalankan tahun depan melalui skema Unit Dana Sekolah Bersubsidi (UDSB).
“Kita coba hitung, berapa sih yang bisa dibantu melalui UDSB di sekolah swasta. Ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Pemberian bantuan ini juga telah dikoordinasikan dengan Dinas Sosial. Data keluarga penerima bantuan sosial (bansos) dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan dijadikan acuan utama.
“Kita padankan data dari Dinsos. Yang biasanya menerima bansos, itu juga yang kami bantu SPP-nya,” sambung Heni.
Di tengah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, Dinas Pendidikan juga menghadapi keluhan terkait sistem seleksi digital yang dinilai menyulitkan. Heni pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
“Kami mohon maaf atas kekeliruan sistem. Tapi insyaallah tidak ada yang dirugikan. Yang sebelumnya merasa diterima tapi ternyata tidak, itu karena sistem menunjukkan dia memang tidak lolos,” jelasnya.
Heni menekankan bahwa penerimaan siswa harus berpegang pada prinsip keadilan. Jika sistem dilanggar, maka itu sama saja merebut hak siswa lain yang lebih layak.
“Kami harus sesuaikan dengan sistem yang benar. Kalau tidak, justru akan merugikan pihak lain yang sebenarnya lebih berhak,” ujarnya.
Masukan masyarakat juga menjadi catatan penting bagi Dinas Pendidikan, terutama terkait keberadaan siswa dari luar daerah yang ingin bersekolah di Cimahi.
“Kita akan pertimbangkan masukan masyarakat. Tapi prinsipnya, prioritas tetap warga Cimahi. Jumlah sekolah terbatas, sementara penduduk kita padat,” tegasnya.
Terkait syarat domisili minimal satu tahun yang kerap dikeluhkan, Heni mengakui bahwa aturan itu merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan.
“Itu dari Kementerian. Tapi kami akan teruskan aspirasi warga agar ke depan bisa lebih fleksibel, mungkin cukup enam bulan atau bahkan kurang,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Cimahi siap mengevaluasi kebijakan yang menjadi kewenangan daerah, dan menyampaikan aspirasi masyarakat untuk aturan yang berada di tangan pemerintah pusat.
“Kami akan teruskan ke Kementerian Pendidikan agar tahun depan tak ada lagi kendala seperti ini,” tandasnya. (SAT)
.jpeg)
.jpeg)
0 Komentar