Pemkot Cimahi Desak Pemerataan Hak Pendidikan, Peserta Kesetaraan Tak Boleh Diabaikan

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Alam Wisata Cimahi

SURAT KABAR, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya terhadap pemerataan hak pendidikan bagi seluruh warga, termasuk peserta pendidikan kesetaraan. Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Dinas Pendidikan Kota Cimahi menyelenggarakan kegiatan khusus di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cimahi sebagai bentuk pengakuan terhadap pendidikan nonformal.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Suyatna, menolak keras anggapan bahwa Hardiknas cukup dirayakan secara seremonial. Ia menyatakan, pendidikan harus dimaknai sebagai gerakan kolektif untuk mencerdaskan seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali mereka yang menempuh jalur pendidikan kesetaraan.

"Peserta pendidikan kesetaraan punya hak yang sama. Mereka harus dihargai dan difasilitasi sebagaimana siswa pendidikan formal. Negara tak boleh pilih kasih," ujar Nana dalam keterangan resminya, Rabu, 6 Mei 2025.

Selama ini, pendidikan kesetaraan kerap luput dari perhatian. Tak ada ajang lomba resmi seperti halnya di pendidikan formal. Atas dasar itu, Dinas Pendidikan Cimahi menginisiasi kegiatan yang memberi ruang ekspresi dan semangat bagi para peserta SKB, dengan dukungan penuh dari Wali Kota Cimahi dan jajaran Pemkot.

Nana menegaskan bahwa ijazah yang diperoleh dari pendidikan kesetaraan sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ijazah formal.

"Pemerintah tidak boleh membiarkan ada diskriminasi di antara peserta didik, hanya karena mereka belajar di jalur berbeda," katanya.

Ia mendorong para peserta SKB untuk terus percaya diri dan pantang menyerah menempuh pendidikan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi peserta kesetaraan tak ringan, sehingga perlu dukungan kebijakan yang konkret, bukan sekadar ucapan simpatik.

"Kesetaraan bukan slogan, tapi keharusan. Pemerintah harus hadir dengan tindakan nyata," tegasnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi sindiran halus terhadap kebijakan pendidikan yang selama ini lebih berpihak pada jalur formal. Kota Cimahi mencoba membalikkan paradigma itu, dengan mengangkat derajat pendidikan nonformal yang selama ini terpinggirkan. (SAT)