SURAT KABAR, BANDUNG - Persoalan pendidikan di Kota Bandung dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah ruang kelas maupun membangun sekolah baru.
Di tengah perubahan teknologi, tuntutan dunia kerja dan karakter generasi muda yang semakin kompleks, Bandung dinilai membutuhkan perubahan yang lebih mendasar atau revolusi pendidikan.
Persoalan daya tampung sekolah memang masih menjadi pekerjaan rumah. Pada tahun ajaran 2025/2026, Dinas Pendidikan Kota Bandung memperkirakan terdapat sekitar 38 ribu lulusan SD, sementara daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42 ribu kursi. Saat itu, Bandung memiliki 478 SD negeri dan swasta serta 267 SMP negeri dan swasta.
Memasuki tahun ajaran 2026/2027, Pemerintah Kota Bandung menerapkan kebijakan maksimal dua sif untuk SD dan SMP sebagai bagian dari upaya mengurangi kepadatan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran.
Pemkot Bandung kemudian memastikan seluruh peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027 mendapatkan kursi sekolah. Tercatat sekitar 22 ribu siswa baru SD negeri dan 19 ribu siswa baru SMP negeri mengikuti tahun ajaran baru.
Namun, persoalan pendidikan tidak berhenti pada tersedianya kursi.
Majelis Pakar DKLPT, Billy Martasandy, menilai ukuran keberhasilan pendidikan tidak boleh hanya dilihat dari berapa banyak sekolah yang dibangun atau berapa banyak siswa yang berhasil ditampung.
Menurutnya, tantangan terbesar Bandung ke depan adalah memastikan sistem pendidikan mampu menghasilkan generasi yang memiliki kemampuan berpikir kritis, adaptif, kreatif, memiliki karakter dan siap menghadapi perubahan dunia.
“Pendidikan jangan hanya berhenti pada bagaimana anak mendapatkan kursi di sekolah. Yang jauh lebih penting adalah apa yang mereka dapatkan selama berada di sekolah dan apakah pendidikan tersebut mampu mempersiapkan mereka menghadapi masa depan,” ujar Billy.
Menurut Billy, revolusi pendidikan diperlukan karena dunia yang dihadapi anak-anak saat ini berbeda jauh dengan generasi sebelumnya.
Kehadiran kecerdasan buatan atau AI, perubahan kebutuhan industri, perkembangan ekonomi digital serta perubahan pola komunikasi membuat sekolah tidak bisa hanya berorientasi pada hafalan dan nilai akademik.
“Sekarang anak bisa mendapatkan informasi dalam hitungan detik. Maka sekolah tidak boleh hanya menjadi tempat transfer informasi. Sekolah harus menjadi tempat anak belajar berpikir, memecahkan masalah, berkolaborasi, berkomunikasi dan memahami bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab,” katanya.
Persoalan kualitas sarana pendidikan juga masih menjadi perhatian. Data pendidikan Jawa Barat 2026 menunjukkan pemerintah masih memantau berbagai indikator mutu pendidikan, mulai dari rasio siswa dan rombongan belajar, rasio rombongan belajar dengan ruang kelas, kualifikasi dan sertifikasi guru hingga persentase ruang kelas yang layak.
Di Kota Bandung sendiri, persoalan infrastruktur pendidikan bahkan masih terjadi di sejumlah sekolah. Salah satunya SDN 026 Bojongloa, yang memiliki sekitar 900 siswa dan pada Agustus 2026 harus menghadapi persoalan sengketa lahan. Pemkot Bandung kemudian menyiapkan pemindahan kegiatan belajar mengajar secara bertahap ke SDN 148.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa memastikan anak mendapatkan kursi sekolah saja belum cukup. Pemerintah juga harus memastikan tempat belajar aman, layak dan mampu mendukung proses pembelajaran.
Billy menilai revolusi pendidikan Bandung setidaknya harus menyentuh empat aspek.
Pertama, akses pendidikan. Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena persoalan daya tampung, kondisi ekonomi maupun lokasi tempat tinggal.
Kedua, kualitas guru dan pembelajaran. Guru harus mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi, termasuk kemampuan memanfaatkan teknologi dan AI sebagai alat pembelajaran.
Ketiga, kesehatan mental siswa. Sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi anak, bukan hanya tempat mengejar nilai.
Keempat, keterhubungan pendidikan dengan dunia nyata.
“Anak-anak kita harus dipersiapkan bukan hanya untuk lulus ujian, tetapi untuk menghadapi kehidupan. Mereka harus memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, memiliki karakter dan mampu beradaptasi dengan perubahan,” kata Billy.
Menurutnya, pendidikan juga harus mulai mengurangi pendekatan yang terlalu berorientasi pada angka. Nilai akademik tetap penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan seorang anak.
“Kalau kita hanya mengejar nilai, tetapi anak tidak memiliki kemampuan komunikasi, tidak mampu bekerja sama, tidak mampu menghadapi tekanan dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, maka kita sedang menyiapkan generasi yang pintar secara akademik tetapi belum tentu siap menghadapi kehidupan,” ujarnya.
Tantangan tersebut semakin penting karena Pemerintah Kota Bandung saat ini juga menghadapi persoalan anak yang berada di luar sistem pendidikan. Sistem informasi pendidikan Jawa Barat bahkan telah menempatkan Angka Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai indikator prioritas yang perlu dipantau pemerintah.
Artinya, revolusi pendidikan Bandung tidak cukup hanya berbicara tentang sekolah negeri, pembangunan ruang kelas atau penerimaan murid baru.
Pemerintah juga perlu memastikan anak yang sudah keluar dari sistem pendidikan dapat kembali memperoleh kesempatan belajar.
Di sisi lain, data Dinas Pendidikan Kota Bandung menunjukkan pemerintah terus menyediakan basis data mengenai sekolah, peserta didik serta tenaga pendidik dan kependidikan sebagai bagian dari pemantauan kondisi pendidikan daerah.
Billy mengatakan Bandung memiliki modal besar untuk melakukan perubahan tersebut karena dikenal sebagai kota pendidikan, memiliki banyak perguruan tinggi, komunitas kreatif, industri dan ekosistem teknologi. Namun, seluruh potensi tersebut harus dihubungkan dengan sistem pendidikan sejak tingkat dasar.
“Bandung punya ekosistem pendidikan yang sangat besar. Perguruan tinggi ada, industri ada, komunitas kreatif ada, teknologi juga berkembang. Tantangannya adalah bagaimana semua itu terhubung dengan sekolah sehingga anak-anak Bandung mendapatkan pengalaman belajar yang relevan dengan dunia nyata,” katanya.
Menurut Billy, pendidikan idealnya tidak lagi berjalan sendiri-sendiri antara sekolah, keluarga, pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha.
Diperlukan kolaborasi agar pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang mampu menjadi penggerak kota.
Dengan demikian, pekerjaan rumah pendidikan Bandung bukan sekadar menambah jumlah sekolah. Lebih dari itu, Bandung harus mulai membangun sistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan AI, kesehatan mental, perubahan dunia kerja, ketimpangan akses dan kebutuhan industri.
Sebab, sekolah yang bertambah belum tentu menghasilkan pendidikan yang lebih baik. Tetapi sistem pendidikan yang berubah dapat menentukan seperti apa kualitas generasi Bandung dalam 10 hingga 20 tahun mendatang.
Posting Komentar