Underpass Gatot Subroto-Baros Dinilai Jadi Solusi Efektif Atasi Kemacetan di Cimahi

SURAT KABAR, CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi menilai pembangunan underpass di Jalan Gatot Subroto (Gatsu)-Baros menjadi langkah strategis untuk mengatasi persoalan kemacetan sekaligus menghapus perlintasan sebidang kereta api yang selama ini dinilai rawan kecelakaan.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, mengatakan pembangunan underpass merupakan salah satu solusi terbaik dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di kawasan tersebut. Terlebih, volume kendaraan dan intensitas perjalanan kereta api di lintasan itu terus meningkat.

"Intinya solusi underpass merupakan salah satu alternatif terbaik untuk menghapus perlintasan sebidang di Kota Cimahi," ujar Adhitia, Kamis (7/5/26).

Menurutnya, rencana pembangunan underpass di Jalan Gatot Subroto telah sesuai amanat Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan.

Regulasi tersebut mengatur upaya peningkatan keselamatan melalui pembangunan jalur tidak sebidang, seperti flyover maupun underpass, guna meminimalkan potensi kecelakaan antara kendaraan dan kereta api.

Adhitia menilai keberadaan underpass di kawasan Gatsu sangat dibutuhkan, terutama untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang semakin tinggi akibat meningkatnya mobilitas masyarakat serta padatnya perjalanan kereta api, termasuk Kereta Api Feeder.

"Karena dengan hilangnya perlintasan sebidang di jalan gatsu dapat mengurangi resiko terjadinya lakalantas akibat tabrakan, mengurangi kemacetan dan antrean panjang lalu lintas," imbuh Adhitia.

Sebagai bentuk dukungan terhadap proyek tersebut, Pemerintah Kota Cimahi mengalokasikan anggaran sebesar Rp36 miliar untuk pembebasan lahan. Sementara proses pembangunan fisik underpass akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena lokasi tersebut merupakan jalur jalan provinsi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah, mengatakan total lahan yang dibebaskan untuk mendukung pembangunan underpass mencapai sekitar 3.400 meter persegi.

"Totalnya ada sekitar 3.400 meter persegi yang kami bebaskan. Pembangunannya oleh provinsi karena itu akses jalan provinsi," kata Wilman.

Terkait pembongkaran bangunan di area terdampak proyek, Wilman menjelaskan sebagian warga sudah melakukan pembongkaran secara mandiri, khususnya bangunan yang berada dekat rel kereta api. Sementara sisanya akan ditangani oleh pihak kontraktor pelaksana.

"Sudah ada yang dibongkar mandiri sama pemiliknya deket rel. Nanti sisanya oleh pelaksana kontraktor," pungkas dia. (REL)