 |
| DP3AP2KB Cimahi saat Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan Sebagai Langkah Menuju Kota Layak Anak. (Doc. Surat Kabar) |
SURAT KABAR, CIMAHI - Upaya mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Cimahi masih tersendat pada persoalan mendasar yang belum sepenuhnya tertangani. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Cimahi menilai penguatan kelembagaan serta kelengkapan eviden berupa dokumentasi masih menjadi titik krusial dalam proses penilaian.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Pembinaan Forum Anak tingkat kecamatan dan kelurahan yang digelar di Aula Gedung C Pemkot Cimahi, Sabtu (18/4/2026).
Dalam forum tersebut, dorongan untuk memperkuat peran anak di tingkat wilayah kembali ditegaskan, terutama melalui pembentukan Forum Anak yang lebih terstruktur hingga level kelurahan.
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Cimahi, Neneng Mastoah, mengatakan keberadaan Forum Anak di tingkat kewilayahan bukan sekadar formalitas, melainkan pijakan awal untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat dari bawah.
“Perlu ada pembentukan forum anak di tingkat kewilayahan, mulai dari kelurahan. Itu harus diperkuat melalui SK dari lurah dan camat agar memiliki dasar yang jelas,” ujarnya saat ditemui Surat Kabar di lokasi kegiatan.
Namun demikian, ia mengakui tantangan tidak berhenti pada aspek administratif semata. Persoalan lain yang tak kalah penting adalah menyatukan persepsi lintas pihak bahwa KLA bukan hanya program sektoral, melainkan tanggung jawab bersama yang menuntut keterlibatan aktif seluruh elemen, dari pemerintah hingga masyarakat.
"Tantangannya adalah untuk sama-sama menyatukan persepsi bahwa dalam mewujudkan KLA ini bukan hanya tugas dari DP3AP2KB, tetapi harus dukungan dari seluruh elemen, stakeholder, dan termasuk dari pentahelix nya harus jalan," ujarnya.
Peran akademisi, lanjut Neneng, juga dinilai krusial dalam memberikan kontribusi nyata melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
"Akademisi harus dapat mengintervensi juga, kan bagaimana mereka melakukan kontribusi terhadap pengabdian masyarakatnya melalui penelitian mereka, terus terkait apa pengabdian mereka," kata Neneng.
Di sisi lain, keterlibatan dunia usaha dinilai masih belum optimal. Hingga kini, Kota Cimahi belum memiliki Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI), yang sejatinya menjadi salah satu indikator penilaian KLA.
"Nah ini yang sedang kita dorong, karena itu salah satu penilaian indikator KLA juga. Tapi kan bukan hanya semata-mata untuk mengejar nilai, tapi harus yang dapat betul-betul dirasakan oleh anak-anak itu," tegasnya.
Menurutnya, keberadaan APSAI akan berperan dalam memonitor dan mengintervensi dukungan pelaku usaha terhadap pemenuhan hak dan perkembangan anak.
"Karena dengan adanya APSAI, ini bisa nantinya mengintervensi, memonitor dukungan-dukungan para pengusaha terhadap perkembangan anak karena ini jelas," sambungnya.
Neneng menjelaskan, indikator KLA mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari lingkungan sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, hingga ruang publik yang ramah anak.
"Seperti, bagaimana mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak, tempat ibadah ramah anak, lalu Puskesmas yang ramah anak. Kemudian tempat bermain atau taman yang ramah anak, lalu untuk apa lalu lintas juga yang ramah anak seperti apa. Dan yang pasti, yang harus digarisbawahi adalah terpenuh nya konvensi hak anak itu, hak-hak anak yang harus terpenuhi bagaimana kesejahteraannya dari sisi pendidikan, kesehatan, rasa aman, rasa nyaman," bebernya.
Ia menekankan, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas, termasuk memastikan mereka terbebas dari berbagai bentuk ancaman sosial.
"Terbebas dari rasa intimidasi, ketertekanan, eksploitasi. Termasuk dari Disnaker juga salah satu contohnya, misalkan memonitor bagaimana jangan sampai ada terjadi anak tereksploitasi dalam masalah pekerjaan yang belum saatnya bekerja di bawah umur tapi mereka sudah bekerja sehingga sekolahnya terabaikan hak-haknya," terangnya.
Sementara itu, Pendamping Forum Anak Cimahi, Aisa Holle, mengungkapkan bahwa tantangan lain juga muncul dari sisi internal Forum Anak, terutama dalam menyuarakan aspirasi.
Ia menyebutkan, rendahnya kepercayaan diri anggota serta minimnya pendampingan aktif menjadi kendala yang kerap ditemui. Selain itu, aspirasi anak juga belum sepenuhnya menjadi prioritas di sejumlah pihak.
"Sejauh ini, aspirasi sudah mulai didengar, tapi belum semuanya ditindaklanjuti secara maksimal. Ini jadi PR bersama," kata Aisa.
Terkait evaluasi dan pengawasan, Aisa menjelaskan bahwa proses tersebut dilakukan secara berkala melalui monitoring kegiatan, laporan program kerja, serta koordinasi dengan pembina dan dinas terkait.
Apabila ditemukan program yang tidak berjalan optimal, sejumlah langkah perbaikan akan dilakukan, mulai dari pembinaan ulang hingga penguatan struktur organisasi.
"Intinya bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memperbaiki dan menguatkan Forum Anak agar lebih maksimal," pungkas Aisa. (SAT)
Posting Komentar