Wali Kota Bandung, Farhan Waspadai Ketimpangan Sosial dan Risiko Kesenjangan Ekstrem

Secara data, pertumbuhan ekonomi Bandung menunjukkan tren positif. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tercatat meningkat sekitar 13 persen, dari kisaran Rp140 juta menjadi Rp150 juta. Angka tersebut, menurut Farhan, mendekati ambang $9.000 per kapita, yang secara teoritis menempatkan Bandung dalam kategori ekonomi menengah menuju negara maju jika berdiri sebagai entitas tersendiri.

“Jadi artinya sudah mendekati ini PDRB Kota Bandung itu mendekati angka $9.000 US per kapita. Ini sudah masuk ke kelompok negara menengah menuju kaya kalau kita ini ekonomi sendiri,” kata dia saat ditemui di Primaya Rajawali Hospital, Rabu (15/4/26).

Namun, capaian tersebut tidak berjalan seiring dengan kondisi riil masyarakat. Data konsumsi menunjukkan rata-rata pengeluaran warga hanya sekitar Rp20 juta per tahun per kapita, atau kurang dari Rp2 juta per bulan.

“Rp20 juta per kapita. Artinya kalau Rp20 juta per kapita per bulannya itu kurang dari Rp2 juta. Per harinya maksimum Rp60.000 kemampuan rata-rata konsumsi,” ungkap Farhan.

Kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya beli ini, menurutnya, menjadi indikator kuat adanya ketimpangan distribusi kesejahteraan. Di lapangan, Pemerintah Kota masih menemukan berbagai kasus sosial yang mencerminkan tekanan ekonomi serius.

“Suaminya kabur, bukan meninggal, kabur. Kami masih menemukan kasus seorang ibu muda umur 24 tahun meninggalkan dua anak balita dan dia bunuh diri,” kata Farhan.

Selain itu, persoalan hunian padat juga masih menjadi realitas, dengan satu rumah berukuran kecil dihuni hingga delapan orang. Fenomena ini menunjukkan bahwa perbaikan indikator kemiskinan belum sepenuhnya menjangkau kelompok paling rentan.

Farhan menilai, meskipun angka kemiskinan secara statistik mengalami penurunan, kelompok masyarakat yang tersisa justru berada dalam kategori miskin ekstrem. Hal ini tercermin dari gini rasio Kota Bandung yang masih berada di angka 0,42, meski turun dari 0,44, angka tersebut masih jauh di atas rata-rata nasional sebesar 0,36.

“Itu kalau kita lihat secara teoretis itu bisa terjadi, tapi secara praktik 0 itu terlalu utopis. 1 lebih mungkin terjadi. Kota Bandung ada di mana? 0,42. Sudah turun dari 0,44 tapi masih jauh dari standar nasional yaitu 0,36,” kata dia.

Dalam konteks tersebut, Farhan menekankan pentingnya intervensi kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui layanan kesehatan yang inklusif dan tanpa diskriminasi.

“Layanan kesehatan yang bisa diberikan kepada siapa pun tanpa pernah kemudian menimbulkan masalah keluhan, ‘karena saya miskin saya ditolak di IGD’,” ucapnya.

Ia menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap fasilitas kesehatan yang menolak pasien darurat karena persoalan administrasi atau status pembiayaan.

“Apabila ada warga masyarakat yang datang membutuhkan penanganan darurat yang segera, jangan tanya dulu, mau umum atau BPJS. Orang lagi kejang-kejang nggak bisa jawab, langsung tangani saja,” cetusnya.

Lebih jauh, Farhan memperingatkan bahwa ketimpangan yang tidak ditangani berpotensi memicu ketegangan sosial. Dalam kondisi gini rasio yang masih tinggi, rasa ketidakadilan dapat berkembang menjadi konflik terbuka jika pelayanan publik tidak berjalan setara.

“Karena rasa keadilan datang dari rasa diperlakukan dengan setara. Mau miskin mau kaya, ketika kejang-kejang di IGD penanganannya harus sama. Jika tidak, akan menimbulkan risiko rasa ketidakadilan dan kalau sampai itu terjadi dengan gini rasio 0,42, masih rentan terhadap kerusuhan sosial,” pungkasnya. (SAT)