Launching Bantuan Pangan di Cimahi Diserbu Warga, Antrean Panjang Tak Terhindarkan

SURAT KABAR, CIMAHI - Ribuan warga memadati lokasi peluncuran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kamis (9/4/2026). Sejak pagi, antrean panjang tak terhindarkan. Kepadatan bahkan meluas hingga menyebabkan kemacetan di sekitar area distribusi.

Antusiasme tinggi terlihat dari para penerima bantuan pangan (PBP) yang telah datang sejak pukul 07.00 WIB. Di titik penyaluran Cipageran saja, tercatat sebanyak 3.848 warga hadir untuk menerima bantuan. Lonjakan massa ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan distribusi yang menyasar total 41.387 penerima di seluruh Kota Cimahi.

Peluncuran perdana program ini digelar di Kelurahan Cigugur Tengah dengan jumlah penerima mencapai 3.105 orang. Namun, kerumunan paling mencolok terjadi di Kelurahan Cibeureum yang menjadi salah satu titik dengan penerima terbanyak, yakni 5.803 PBP.

Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Cimahi, Muhammad Ronny, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran cadangan pangan pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Untuk hari ini diserahkan bantuan, per bulannya 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng. Dan diserahkan pada hari ini untuk dua bulan, bulan Februari dan bulan Maret," kata Ronny saat ditemui di lokasi.

Ia menjelaskan, distribusi bantuan mencakup tiga kecamatan di Kota Cimahi. Total bantuan yang disalurkan mencapai 827.740 kilogram beras dan 165.548 liter minyak goreng.

Program ini, lanjutnya, direncanakan berlangsung hingga Mei mendatang, meskipun realisasinya masih bergantung pada kesiapan pemerintah.

"Direncanakan sampai dengan bulan Mei, nanti kita lihat kesiapan dari pemerintah seperti apa," imbuhnya.

Terkait keberlanjutan program setelah Mei, pemerintah daerah masih menunggu evaluasi dari pemerintah pusat, termasuk ketersediaan pasokan dari Perum Bulog.

"Kalau pemerintah pusat masih ada, kebetulan ini dari Bulog juga ada. Ya mungkin akan berlanjut, kita lihat saja nanti bagaimana arahan dari pemerintah pusat," jelasnya.

Ronny memastikan bahwa penerima bantuan merupakan masyarakat yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya dari desil 1 hingga desil 5.

"Ya, ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dari Kementerian Sosial," kata Ronny.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertumpu pada bantuan pangan semata. Pemerintah daerah, kata dia, juga melakukan intervensi lintas sektor melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Langkah tersebut mencakup sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk memastikan akses layanan dasar tetap tersedia bagi masyarakat penerima bantuan.

"Meskipun ada pengurangan, kita perhatikan bagaimana terutama yang penerima jaminan kesehatan ini bisa terfasilitasi oleh Pemerintah Kota Cimahi. Demikian juga dengan pendidikan. Ada program-program lain tentu saja kepada penerima manfaat seperti PKH dan lain-lain bantuan dari pemerintah," jelas Ronny menutup. (SAT)