Kemiskinan Ekstrem Jadi PR Baru Pemkot Bandung

SURAT KABAR, BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menilai hasil survei Litbang Kompas sebagai cerminan kinerja Pemerintah Kota Bandung, terutama di sektor ekonomi. Survei itu menunjukkan penurunan angka kemiskinan, namun menyisakan persoalan yang dinilai lebih mendasar, kedalaman kemiskinan yang justru meningkat.

Farhan mengatakan, temuan tersebut mengungkap bahwa penurunan jumlah penduduk miskin tidak sepenuhnya diikuti dengan perbaikan kondisi hidup. Sebaliknya, warga yang masih berada dalam kategori miskin kini menghadapi tekanan ekonomi yang lebih berat.

“Walaupun angka kemiskinan kita turun, masyarakat yang tersisa justru masuk kategori miskin ekstrem dan sangat miskin,” kata Farhan, Jumat, 17 April 2026.

Menurut dia, kondisi ini menandakan adanya ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan. Secara statistik, jumlah warga miskin memang berkurang, tetapi kelompok yang tertinggal justru berada dalam situasi yang semakin rentan.

Pemerintah Kota Bandung, kata Farhan, tidak bisa hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan secara kuantitatif. Kebijakan ke depan harus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup warga miskin, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah.

Ia menekankan pentingnya intervensi yang lebih tepat sasaran. 

"Jangan sampai angka statistik terlihat membaik, tetapi kondisi riil di lapangan justru semakin berat bagi sebagian warga,” ujarnya.

Sejumlah faktor disebut berkontribusi terhadap meningkatnya kedalaman kemiskinan. Di antaranya keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta ketimpangan dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Untuk merespons hal itu, Pemerintah Kota Bandung berencana memperkuat program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Upaya tersebut mencakup pelatihan keterampilan kerja, dukungan bagi pelaku usaha mikro, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih terarah.

Selain itu, Farhan menilai kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lokal menjadi langkah penting agar penanganan kemiskinan bisa dilakukan secara lebih menyeluruh.

Ia juga menyoroti pentingnya pembaruan data sebagai dasar kebijakan. Menurut dia, basis data kemiskinan harus terus diperbaiki agar program pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kota Bandung berharap pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya meningkatkan angka-angka makro, tetapi juga menghadirkan manfaat yang merata bagi seluruh warga. (SAD)