SURAT KABAR, CIMAHI — Di tengah sorotan terhadap kinerja birokrasi layanan publik yang masih kerap menuai kritik di sejumlah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi justru tampil dengan capaian yang berbanding terbalik.
Dalam rapat koordinasi Disdukcapil se-Jawa Barat yang digelar pada Rabu (22/4/2026), Pemerintah Kota Cimahi memaparkan performa administrasi kependudukan (Adminduk) yang melampaui rata-rata target nasional.
Capaian ini sekaligus menempatkan Cimahi sebagai salah satu daerah rujukan bagi 27 kabupaten/kota lain di provinsi tersebut.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa capaian tersebut tidak semata berbasis angka statistik, melainkan mencerminkan tingkat validitas data kependudukan yang nyaris menyeluruh.
Dua indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan Disdukcapil Cimahi adalah perekaman KTP elektronik (KTP-el) serta kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
Pada sektor perekaman KTP-el, realisasi di Kota Cimahi telah melampaui 99 persen. Angka ini jauh di atas target nasional yang ditetapkan sebesar 80 persen.
Artinya, hampir seluruh penduduk wajib KTP di wilayah tersebut telah terdata dan memiliki identitas elektronik yang terintegrasi.
Capaian serupa juga terlihat pada kepemilikan KIA. Hingga saat ini, angka kepemilikan KIA di Cimahi mencapai 99,6 persen—melampaui target nasional yang berada di kisaran 60 persen.
Secara faktual, hampir tidak ada anak di Cimahi yang belum tercatat dalam sistem administrasi kependudukan.
Selain aspek kuantitatif, Adhitia juga menekankan pentingnya tata kelola yang bersih dalam penyelenggaraan layanan publik.
Ia menyebut, sistem yang diterapkan di Disdukcapil Cimahi mampu menekan potensi praktik korupsi yang kerap menjadi persoalan klasik dalam birokrasi.
"Boleh dibandingkan dengan daerah lain, kita leading," ujar Adhitia optimistis.
Menurutnya, kecepatan layanan dan akurasi data menjadi faktor kunci dalam pengelolaan pemerintahan modern.
Dengan status sebagai tuan rumah forum koordinasi tingkat provinsi, Cimahi kini memiliki posisi strategis sebagai salah satu benchmark layanan Adminduk di Jawa Barat.
Pemerintah Kota Cimahi berharap capaian ini tidak berhenti pada pengakuan seremonial semata, melainkan dapat menjadi standar baru bagi daerah lain dalam memastikan pemenuhan hak identitas setiap warga negara secara transparan dan akuntabel. (REL)
Posting Komentar