 |
| Ketua Paguyuban Pakusunda Kota Cimahi, Alit Nurzelani (Doc: Istimewa) |
SURAT KABAR, CIMAHI – Isu dugaan monopoli proyek oleh sejumlah asosiasi jasa konstruksi di Kota Cimahi menuai perhatian. Namun, Paguyuban Pakusunda Kota Cimahi justru melihat keberadaan asosiasi seperti Gapensi, Gapeksindo, dan Gapeknas sebagai bagian penting dalam ekosistem pembangunan daerah.
Ketua Paguyuban Pakusunda Kota Cimahi, Alit Nurzelani, menilai tudingan tersebut kemungkinan muncul dari pihak yang belum memahami kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan, asosiasi jasa konstruksi selama ini berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan.
Menurut Alit, kontribusi asosiasi tidak hanya sebatas mendukung proyek, tetapi juga meningkatkan kapasitas pelaku usaha konstruksi lokal agar mampu bersaing secara sehat di tengah persaingan yang semakin ketat.
“Saya memberikan dukungan moril untuk asosiasi-asosiasi yang ada di Kota Cimahi, terus melangkah jangan takut, terus perjuangkan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Cimahi jangan sampai kalah bersaing dengan pengusaha luar,” kata Alit saat memberikan keterangan, Jum'at (17/4/26).
Di tengah mencuatnya isu tersebut, Alit juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah. Ia menilai, kepentingan segelintir pihak tidak boleh sampai mengganggu kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai hanya karena kepentingan segelintir orang kota ini menjadi tidak kondusif yang rugi kita semua. Orang luar tidak akan merasakannya,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengajak masyarakat untuk turut aktif mengawasi jalannya pemerintahan demi mencegah terulangnya persoalan serupa di masa lalu.
“Kita awasi bersama-sama pemerintahan, kalau ada yang keliru kita ingatkan dan luruskan, supaya tidak terjadi lagi seperti kejadian yang sebelum-sebelumnya,” beber Alit.
Alit juga kembali menegaskan pandangannya terkait peran asosiasi di Cimahi yang dinilai telah berjalan dengan baik.
“Menurut pandangan saya sebagai orang Cimahi, peran asosiasi yang ada di Cimahi sudah sangat bagus, mereka menjadi mitra strategis pemerintah,” kata dia.
Ia menjelaskan, keberadaan asosiasi memiliki fungsi vital dalam menjaga iklim usaha tetap kondusif. Selain itu, asosiasi juga dinilai mampu mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat serta meningkatkan kesadaran hukum di sektor jasa konstruksi.
Terkait dugaan monopoli proyek, Alit mengaku tidak menemukan indikasi tersebut di Kota Cimahi. Ia justru melihat distribusi pekerjaan cenderung lebih merata, menyesuaikan kapasitas masing-masing pelaku usaha.
“Justru saya akan merasa aneh kalau untuk pengadaan langsung di bawah 400 juta dikerjakan atau didapat oleh pengusaha di luar Cimahi,” katanya.
Sementara itu, untuk proyek dengan nilai di atas Rp400 juta, pemerintah diketahui menggunakan mekanisme E-KATALOG V-6 dengan metode mini kompetisi. Sistem ini, menurutnya, bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar daerah.
Menurutnya, mekanisme tersebut telah berjalan dan memberi kesempatan yang sama bagi semua pihak.
"Justru saya melihat pengusaha Cimahi ini hanya sedikit yang bisa mendapatkan, ini harus menjadi PR asosiasi kenapa pengusaha-pengusaha lokal bisa kalah di dalam metode pemilihan ini,” kata Alit menutup. (SAT)
Posting Komentar