![]() |
| Kepala DPUPR Cimahi, Wilman Sugiansyah (Istimewa) |
SURAT KABAR, CIMAHI – Persoalan genangan air yang kerap terjadi akibat penyumbatan saluran mendorong Pemerintah Kota Cimahi mengalokasikan anggaran hampir Rp 9 miliar untuk peningkatan kapasitas drainase pada 2026.
Langkah ini menjadi respons atas masalah klasik perkotaan yang tidak semata disebabkan kerusakan infrastruktur, melainkan buruknya aliran akibat saluran yang tidak lagi optimal. Pemerintah pun menargetkan penanganan lebih terarah melalui perbaikan di titik-titik rawan.
Program tersebut akan difokuskan pada 15 lokasi drainase yang tersebar di berbagai wilayah Kota Cimahi, termasuk kawasan yang selama ini rutin terdampak genangan saat hujan turun.
Kepala DPUPR Cimahi, Wilman Sugiansyah, menyebut pelaksanaan proyek ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan tahun, dengan percepatan proses agar hasilnya segera dirasakan masyarakat.
"Dan di akhir triwulan dua ini kita sudah bisa aksi. Harapan saya seperti itu. Sudah bisa melaksanakan proses fisiknya," kata Wilman, Kamis (26/3).
Ia optimistis, apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pekerjaan fisik dapat diselesaikan lebih cepat dari target akhir tahun.
"Seperti itu, mudah-mudahan Oktober bisa selesai," cetusnya.
Dalam implementasinya, perbaikan dilakukan dengan mengganti saluran lama berbahan batu kali menjadi konstruksi beton atau u-ditch. Metode ini dinilai lebih efektif dalam memperlancar aliran air sekaligus meningkatkan daya tahan infrastruktur.
“Jadi yang semula masih mungkin baru batu kali, terus kita pasang jadi u-ditch atau beton seperti itu. Di tahun ini tuh kurang lebih kita menganggarkan hampir 9 miliar,” katanya.
"Hampir 9 miliar dari APBD untuk perbaikan drainase kalau untuk drainase itu sendiri sih," sambung Wilman.
Namun demikian, upaya pembenahan drainase ini masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Rencana besar untuk menata sistem drainase secara menyeluruh sesuai standar teknis belum dapat direalisasikan sepenuhnya.
Menurut Wilman, tantangan tidak hanya datang dari kondisi jalan yang relatif sempit, tetapi juga tingginya kebutuhan biaya untuk pembebasan lahan.
"Terbatasnya oleh anggaran, bukan hanya karena ruas jalan kita yang sempit-sempit, rata-rata kan Kota Cimahi yang tidak terlalu lebar ruas jalannya. Juga terbatas oleh memang harga lahan yang effort nya cukup besarlah untuk penganggaran pembebasan lahannya," kata Wilman.
Sebagai langkah adaptif, DPUPR Cimahi menerapkan pendekatan fungsional dalam pembangunan drainase. Saluran tidak hanya berfungsi mengalirkan air, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendukung kapasitas jalan.
Dengan strategi tersebut, Pemkot Cimahi berharap persoalan genangan dapat ditekan secara signifikan. Meski begitu, pengembangan sistem drainase yang ideal masih membutuhkan dukungan anggaran lebih besar di masa mendatang.
"Jadi penutup drainasenya itu kita pakai beton yang bisa dilalui oleh kendaraan, seperti itu," tandas Wilman. (SAT)



.jpeg)

Posting Komentar