SURAT KABAR, CIMAHI - Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus diperkuat oleh Pemerintah Kota Cimahi. Melalui Inspektorat Kota Cimahi, pemerintah daerah menggelar Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi.
Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan secara daring dan dipusatkan di Cimahi Command Center, Selasa (03/03/26). Agenda ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menanamkan budaya kerja berintegritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira menegaskan bahwa birokrasi modern tidak cukup hanya mengedepankan kecepatan kerja. Menurutnya, tuntutan publik saat ini mengarah pada pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya.
Ia menyoroti tiga aspek penting yang harus menjadi perhatian ASN. Pertama, penguatan budaya integritas yang tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif semata. Kedua, peningkatan inovasi pelayanan publik yang berangkat dari persoalan riil di masyarakat. Ketiga, publikasi aktif agar inovasi yang dilakukan mampu membangun kepercayaan publik.
Adhitia juga menekankan bahwa masyarakat kini semakin kritis, memahami hak-haknya, serta berani menyampaikan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara terbuka. Kondisi ini, menurutnya, menuntut perubahan pola kerja birokrasi agar tidak lagi terjebak pada cara-cara lama.
"Dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) harus ada inovasi, atau merumuskan sebuah model yang sifatnya spesifik sesuai unit kerja masing-masing yang dapat memenuhi kebutuhan publik, sehingga masyarakat semakin bahagia dan semakin sejahtera” ucapnya.
Sementara itu, Inspektur Kota Cimahi Risnandar menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh unit kerja terkait kebijakan dan mekanisme pembangunan zona integritas. Kegiatan ini juga diarahkan untuk menguatkan komitmen pimpinan dan jajaran ASN dalam upaya pencegahan korupsi serta peningkatan mutu pelayanan publik.
Selain itu, sosialisasi tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas dan mendukung unit kerja meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pada penilaian tahun 2025, tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cimahi telah berhasil meraih predikat WBK, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Kecamatan Cimahi Selatan.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Canggih Hangga Wicaksono, S.St. dan Sely Kurniawan, S.A.P. dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, yang memberikan pemaparan terkait kebijakan nasional pembangunan zona integritas. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar