Setahun Nahkodai Cimahi, Ngatiyana–Adhitia Raih Kepuasan Publik Tinggi: Ini Catatannya! - SURAT KABAR

SURAT KABAR, CIMAHI - Satu tahun sejak pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi pada Februari 2025 menjadi momentum penting untuk mengukur persepsi publik terhadap kinerja Pemerintah Kota Cimahi. Evaluasi ini relevan, mengingat sejumlah persoalan mendasar mulai dari lingkungan, ketenagakerjaan, hingga layanan publik yang masih menjadi tantangan di tingkat lokal.

Indonesia Strategic Institute (INSTRAT), lembaga kajian strategis di bidang politik dan sosial humaniora yang berbasis di Kota Bandung, merilis hasil survei terbaru yang memotret tingkat pengenalan publik serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Cimahi, termasuk kepemimpinan Wali Kota Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Adhitia Yudhistira.

Survei dilakukan pada 12–15 Februari 2026 dengan melibatkan 450 responden yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Cimahi. Metode yang digunakan adalah wawancara tatap muka (face to face interview) dengan margin of error sebesar 4,57 persen.

Direktur Politik INSTRAT, Henry Baskoro, menjelaskan bahwa tingkat pengenalan publik terhadap pimpinan daerah tergolong tinggi. Sebanyak 92 persen responden mengetahui nama Ngatiyana, sementara 89,6 persen mengenal nama Adhitia Yudhistira.

"Saat ditanyakan pertanyaan lebih awal apakah mengetahui nama Wali kota dan Wakil Wali kota saat ini, terekam lebih kecil sebesar 79 persen untuk Walikota Ngatiyana, sedangkan 75,6 persen untuk Wakil Walikota Adhitia Yudhistira," kata Henry dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/2/25).

Menurut Henry, temuan ini menunjukkan adanya selisih antara pengenalan figur dan pemahaman posisi jabatan. Artinya, meskipun mayoritas warga mengenal nama Ngatiyana dan Adhitia, sebagian masih belum sepenuhnya menyadari bahwa keduanya menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi saat ini.

Dari sisi kepuasan publik, survei mencatat mayoritas responden menilai positif kinerja Pemerintah Kota Cimahi selama satu tahun terakhir. Sebanyak 82,7 persen menyatakan puas, 9,8 persen tidak puas, dan 7,5 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Penilaian positif juga terlihat ketika responden diminta membandingkan kinerja pemerintahan saat ini dengan periode sebelumnya. Sebanyak 76,9 persen menilai kondisi Kota Cimahi semakin baik, 17,3 persen menilai tidak ada perubahan signifikan, 0,7 persen menilai semakin buruk, dan 5,1 persen tidak memberikan jawaban.

"Sedangkan terkait responsivitas pemerintah Kota Cimahi saat ini jika dibandingkan dengan pemerintahan Kota Cimahi periode sebelumnya, sebanyak 76,7 persen menilai Respon Pemkot Cimahi saat ini semakin baik, 21,7 persem sama saja, dan hanya 1,6 persen menilai semakin buruk," tuturnya.

Kinerja personal kepala daerah juga mendapat penilaian tersendiri. Untuk Wali Kota Cimahi Ngatiyana, tingkat kepuasan publik tercatat sebesar 85,6 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas berada di angka 5,8 persen, dan 8,6 persen lainnya memilih tidak menjawab.

Adapun Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudhistira memperoleh tingkat kepuasan yang lebih tinggi.

"Adapun sosok Wakil Walikota Cimahi Adhitia Yudhistira, mayoritas masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Wakil Walikota Cimahi secara keseluruhan selama ini, yaitu sebesar 89,6 persen," tegas Henry.

Sementara itu, 4,9 persen responden menyatakan tidak puas, dan 5,5 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

Meski tingkat kepuasan tergolong tinggi, survei ini juga merekam sejumlah kritik dan harapan masyarakat yang dinilai penting sebagai bahan evaluasi kebijakan ke depan. Salah satu catatan utama adalah minimnya pemerataan informasi program dan layanan pemerintah.

"Diantara kritik saran yang disampaikan masyarakat antara lain misalnya, informasi program dan layanan pemkot Cimahi perlu ditingkatkan agar lebih merata, sehingga masyarakat menjadi tahu dan dapat berpartisipasi pada program atau mengakses layanan yang ada," ujar Henry.

Selain itu, masyarakat menyoroti perlunya perluasan lapangan kerja, penanganan serius isu lingkungan, khususnya sampah dan banjir, serta penguatan sektor UMKM melalui pemberdayaan perempuan. 

Isu lain yang mencuat mencakup keberpihakan pada kelompok rentan, penyediaan ruang kreatif bagi anak muda, perluasan akses layanan kesehatan melalui klinik keliling, hingga peningkatan beasiswa pendidikan.

"Juga Perluasan UMKM dengan pemberdayaan para Ibu, lalu Program dan layanan yang berpihak pada kelompok rentan, selanjutnya Menumbuhkan ruang kreatif anak muda, serta Perluasan akses layanan Kesehatan dengan klinik keliling, dan Peningkatan beasiswa pendidikan bagi masyarakat kota Cimahi," pungkas dia. (SAT)