SURAT KABAR, CIMAHI - Tekanan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memperkuat sektor ekonomi rakyat menjadi agenda mendesak bagi Kota Cimahi dalam beberapa tahun ke depan.
Partai Demokrat Cimahi menegaskan komitmennya untuk turut mengawal arah kebijakan daerah, terutama dalam bingkai Resolusi Demokrat Cimahi 2026 yang diarahkan pada transformasi tata kelola pemerintahan, penguatan layanan publik, hingga persiapan menuju kontestasi politik 2029.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD sekaligus Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cimahi, Iwan Setiawan, dalam wawancara mengenai strategi Demokrat dalam mengawal kepentingan warga.
Iwan menyebut, dari sisi pelayanan publik, Demokrat memastikan tetap konsisten mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat. Menurutnya, perbaikan pelayanan harus menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, terutama melalui inovasi digital.
“Transformasi itu terus diupayakan oleh SKPD yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik. Sistem pelayanan berbasis daring, teknologi informatika, semua dikembangkan untuk mempermudah akses masyarakat,” ujar Iwan pada Surat Kabar, Jum'at (2/1/25).
Dorongan digitalisasi pelayanan dianggap menjadi fondasi penting untuk memperbaiki transparansi dan efisiensi birokrasi. Demokrat menilai perubahan cara kerja pemerintah harus diikuti dengan pengawasan yang ketat agar anggaran dapat tersalurkan sesuai kebutuhan publik.
Menjawab urgensi situasi ekonomi di Cimahi yang masih dihantui tingginya angka pengangguran dan ketidakpastian industri manufaktur, Demokrat menegaskan sektor ekonomi menjadi fokus pengawasan utama.
“Yang paling penting itu ekonomi dulu. Ketersediaan bahan pokok, pelayanan kesehatan, dan penguatan ekonomi mikro terutama UMKM harus jadi perhatian. Termasuk efektivitas koperasi merah putih di Cimahi juga akan kami awasi sejauh mana bisa berjalan,” jelasnya.
Iwan mengatakan, lesunya performa sektor industri di Cimahi memaksa pemerintah mempercepat strategi diversifikasi ekonomi. Jika tidak, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus tergerus.
“Industri di Cimahi banyak yang mati suri. Dulu sektor ini primadona. Sekarang justru paling rentan menambah angka pengangguran. Pemerintah harus menghidupkan UMKM sebagai penyeimbang hilangnya sektor industri,” tegasnya.
Terkait optimalisasi layanan publik, Demokrat menegaskan fungsi DPRD berada pada ranah pengawasan penggunaan anggaran, bukan sebagai pelaksana teknis.
“FPD bermitra dengan eksekutif sebagai pelaksana anggaran. Kami memastikan anggaran tepat guna di setiap SKPD melalui komisi dan alat kelengkapan dewan,” kata Iwan.
Ia menambahkan, evaluasi berkala terhadap kinerja eksekutif akan dilakukan melalui Evaluasi Kinerja Eksekutif (EKE). Dari situ, keberhasilan maupun kegagalan program dapat langsung terlihat.
Walau Pemilu 2029 masih jauh, Demokrat Cimahi sudah mulai menata strategi penguatan internal. Konsolidasi kader muda menjadi agenda yang terus ditekankan.
“Kami sudah punya perencanaan untuk kader yang potensial baik di eksekutif maupun legislatif. Pendidikan politik terus diberikan agar mereka aktif dan paham dunia politik Indonesia,” ujarnya.
Menurut Iwan, dinamika politik menuju 2029 masih akan sangat cair. Karena itu, Demokrat tidak ingin berspekulasi terlalu dini soal koalisi atau peta kekuatan politik.
Ketika ditanya mengenai gambaran ideal Kota Cimahi jika seluruh target Resolusi 2026 tercapai, Iwan menyebut harapan warga sebagai landasan utama.
“Semua berharap Cimahi lebih baik. Kami hadir mewakili rakyat, ingin Cimahi itu MANTAP dan heppy untuk semua warganya,” ujar Iwan sembari menekankan perubahan tidak bisa berhenti hanya pada retorika.
Demokrat menyimpulkan bahwa ancaman terbesar yang perlu diwaspadai sejak sekarang ialah risiko meningkatnya angka pengangguran akibat runtuhnya sektor industri.
“Kita harus waspada. Kalau UMKM tidak tumbuh cukup kuat, Cimahi akan kesulitan keluar dari tekanan ekonomi,” tandas Iwan. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar