SURAT KABAR, CIMAHI - Banjir yang kembali merendam kawasan Cimindi memicu kekecewaan warga. Pasalnya, fenomena banjir ini berlangsung berulang setiap tahun dan disebut sudah terjadi sejak belasan hingga puluhan tahun tanpa penanganan tuntas. Isu penyempitan aliran sungai hingga lemahnya sistem drainase kembali menjadi sorotan utama.
Sekretaris Lembaga Kajian Strategis dan Lingkar Studi (KATALIS) Cimahi, Virlana Rahmansyah Ritonga mengatakan kondisi banjir di Cimindi menjadi persoalan serius yang tak boleh lagi dianggap sebagai kejadian biasa.
Ia mengatakan, banjir besar yang mengubah kawasan tersebut menjadi “waduk dadakan” menunjukkan adanya masalah struktural yang belum terpecahkan.
“Saya sangat prihatin dengan banjir yang terus terjadi di Cimindi. Setiap hujan besar, wilayah ini selalu menjadi waduk dadakan. Secara geografis Cimindi berada di cekungan rendah, sehingga air dari daerah yang lebih tinggi akan mengalir ke sini. Sementara itu, drainase atau gorong-gorong tidak kuat menampung volume air,” ujar Virlana pada Surat Kabar, Minggu (28/12/25).
Selain faktor geografis, Virlana menegaskan persoalan sampah hanya menjadi satu dari sekian penyebab. Menurutnya, isu yang lebih berat adalah penyempitan Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat keberadaan bangunan di sekitar badan sungai. Kondisi ini menciptakan hambatan permanen yang membuat air tidak bisa mengalir dengan normal.
“Sampah memang menyumbat dan bisa menghambat air, tetapi masih bisa dibersihkan. Penyempitan DAS karena bangunan itu lebih permanen dan jauh lebih sulit diselesaikan. Kalau di titik Cimindi sungainya menyempit karena pondasi bangunan, sedalam apa pun sungai dikeruk, air akan tetap meluap,” tegasnya.
Virlana menyebut pihaknya tengah mempersiapkan kajian terkait standar luas ideal sungai di kawasan tersebut. Kajian itu akan membandingkan kondisi saat ini dengan ukuran seharusnya untuk melihat seberapa signifikan penyempitan yang sudah terjadi.
Melihat kompleksnya persoalan, ia menilai langkah strategis harus segera diambil. Tidak hanya di level pemerintah daerah, melainkan perlu pembahasan lintas wilayah.
“Karena Cimindi ini berada di perbatasan, perlu ada sinkronisasi G to G antara Pemkot Cimahi, Pemkot Bandung, dan Pemprov Jabar. Harus ada kebijakan bersama soal drainase, supaya tidak ada satu wilayah yang melebar, tapi wilayah tetangga membiarkan penyempitan,” katanya.
Selain koordinasi lintas pemerintahan, Virlana mengusulkan beberapa solusi teknis. Di antaranya optimalisasi kolam retensi di Pasirkaliki sebagai penahan debit air, pelebaran badan sungai yang menyempit karena bangunan, hingga peningkatan kapasitas gorong-gorong agar mampu menampung volume air lebih besar.
Ia mengakui kegelisahan warga Cimindi sangat beralasan, terlebih jika kondisi banjir ini telah menghantui kehidupan mereka selama bertahun-tahun. Menurutnya, perlu ada ketegasan pemerintah dalam menangani dugaan pelanggaran tata ruang, tanpa mengabaikan unsur kemanusiaan.
“Kegeraman warga itu sangat wajar, karena banjir ini terjadi puluhan tahun lamanya. Pemerintah harus berani melakukan audit atas dugaan penyempitan DAS oleh bangunan liar, tanpa menanggalkan aspek sosial dan kemanusiaan,” pungkasnya. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar