KBB, SURAT KABAR - Persoalan infrastruktur di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), kembali mencuat dan menjadi keluhan utama masyarakat.
Warga menyoroti kondisi jalan rusak yang belum tertangani, minimnya penerangan jalan umum (PJU), serta persoalan penanganan sampah yang tak kunjung tuntas.
Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan di sejumlah titik rawan.
Jalan berlubang dan minim penerangan sering kali menjadi penyebab kecelakaan, terutama saat malam hari.
Selain itu, sistem drainase yang buruk juga menyebabkan genangan air dan banjir di beberapa wilayah setiap kali hujan deras melanda.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat, Pither Tjuandys, menegaskan pihaknya telah menaruh perhatian serius terhadap kondisi tersebut.
Ia menjelaskan, pembangunan dan pemeliharaan PJU sebenarnya berasal dari dana yang dihimpun melalui pembayaran listrik masyarakat.
Dana tersebut kemudian dikelola pemerintah untuk dialokasikan ke berbagai titik pembangunan infrastruktur, termasuk penerangan jalan.
“PJU itu sumber dananya dari pembayaran listrik masyarakat kepada pemerintah. Itu yang kita tarik untuk membangun semua perencanaan, dan juga dibantu oleh anggaran dari pusat terkait PJU,” jelas Pither saat ditemui, Sabtu (17/10/2025).
Menurutnya, wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya meliputi tiga kecamatan, termasuk Parongpong, yang tahun ini mendapat alokasi sekitar 200 titik PJU.
Saat ini, tahap survei telah dilakukan dan proses pelaksanaan fisik ditargetkan berjalan setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada bulan November mendatang.
“Jadi direncanakan November ini, dengan penetapan dan penandatanganan DPA, semua akan mulai berjalan. Termasuk untuk fasilitas umum seperti sekolah, yang juga sudah disurvei oleh dinas terkait,” ujarnya.
Pither menambahkan, persoalan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya bagi wilayah yang memiliki tingkat kerusakan jalan tinggi dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.
“Tapi jalan yang benar-benar rusak itu kita protes, karena itu mengakibatkan kecelakaan masyarakat. Itu harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Selain persoalan jalan, masalah saluran air juga menjadi perhatian serius. Parongpong yang secara geografis berada di dataran tinggi, justru kerap mengalami banjir akibat tidak optimalnya saluran pembuangan air.
“Untuk saluran air dan penanganan banjir, kami sudah bersama pemerintah provinsi menganggarkan Rp18 miliar di tahun ini. Dengan perubahan yang ada, di tahun 2026 proyek itu sudah mulai dikerjakan,” terang Pither.
Ia menjelaskan, dana Rp18 miliar tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki sistem saluran air di kawasan Lembang, Parongpong, dan sekitarnya.
Harapannya, program ini mampu mengurangi potensi banjir dan memperbaiki kualitas lingkungan di wilayah-wilayah terdampak.
“Tahun 2026 itu Rp18 miliar dari provinsi untuk penyelesaian saluran di Lembang, Parongpong, dan sekitarnya. Itu sedang berjalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pither menuturkan bahwa pada tahun anggaran 2025 ini, pihaknya juga telah mengusulkan sejumlah program aspirasi untuk tiga kecamatan.
Meski begitu, ia mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan masih memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan desa.
“Tahun 2025 ini untuk tiga kecamatan dari aspirasi saya. Tapi kalau dari pemerintah, tentu Bupati dan perangkatnya memiliki program yang lebih luas untuk pelaksanaan di desa-desa,” pungkasnya.(SAT)
Persoalan infrastruktur di Parongpong menjadi gambaran nyata betapa krusialnya pemerataan pembangunan di daerah. Warga berharap agar realisasi anggaran tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan.
0 Komentar