SURAT KABAR, KBB - Permasalahan infrastruktur dan krisis air bersih di Desa Cikahuripan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Desa yang terletak di
wilayah perbukitan ini menghadapi dampak besar akibat perubahan fungsi lahan
dan curah hujan tinggi, yang sering memicu tanah longsor dan banjir bandang.
Kondisi tersebut tak hanya merusak jalan dan rumah warga, tetapi juga mengancam
keselamatan masyarakat di sekitar lokasi rawan bencana.
Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys, mengungkapkan
bahwa berbagai permasalahan di Desa Cikahuripan masih berkutat pada persoalan
klasik, mulai dari kerusakan infrastruktur, rumah tidak layak huni (rutilahu),
hingga masalah pengelolaan sampah dan air bersih.
“Maka dengan masyarakat, ini di desa Cikahuripan KBB.
Tentunya penjelasan saya adalah yang berada di komisi tiga membidang
infrastruktur, air bersih, lingkungan hidup, dan rutilahu. Ternyata banyak
kesulahan masyarakat tadi itu lebih banyak kepada rutilahu, kepada jalan dan
juga sampah,” ujarnya saat ditemui di kantor Desa Cikahuripan, Jumat
(17/10/2025).
Menurut Pither, Komisi III akan segera menindaklanjuti
seluruh keluhan masyarakat dengan melibatkan dinas teknis terkait. Ia
menegaskan bahwa infrastruktur menjadi fokus utama karena berdampak langsung
terhadap mobilitas, ekonomi, dan kesejahteraan warga.
“Ini akan kita tindak lanjut bersama dinas sehingga ini bisa
benar-benar ditampilkan kepada masyarakat. Yang menjadi prioritas itu sekarang
adalah masalah infrastruktur prioritas,” katanya.
Selain infrastruktur jalan, air bersih juga menjadi
kebutuhan mendesak bagi warga. Menurutnya, sebagian besar warga masih
mengandalkan sumber air alami yang tidak stabil, terutama saat musim kemarau.
Kondisi ini membuat akses terhadap air bersih menjadi hal yang sangat krusial.
“Air bersih vital dan menjadi prioritas. Begitu pula
rutilahu itu menjadi skala prioritas bagi yang benar-benar membutuhkan,
terutama bagi warga yang masih tinggal di rumah bilik atau rumah panggung,”
tuturnya.
Tak hanya soal fisik pembangunan, Komisi III juga mendorong pembinaan kegiatan sosial dan kepemudaan agar masyarakat tetap aktif dan produktif.
“Yang selanjutnya adalah seragam karang taruna dan turnamen voli
sebagai bentuk memberikan kesibukan dan aktivitas bagi anak-anak muda untuk
berolahraga, kita ayomi di dalam kegiatan seperti ini,” tambah Pither.
Dari hasil tinjauan lapangan, ia menilai bahwa DesaCikahuripan memiliki persoalan menarik dan kompleks, terutama dalam hal
infrastruktur desa yang sebagian besar masih rusak parah. Jalan-jalan di
kawasan seperti Manoko dan Naikat disebutnya masih sulit diakses akibat kondisi
yang memprihatinkan.
“Kalau kita lihat ke atas, banyak sekali jalan desa yang
rusak. Itu yang memang benar-benar harus diperhatikan. Namun, kita dibatasi
oleh aturan. Jalan desa menjadi tanggung jawab desa, bukan APBD Bandung Barat,
dan ini menjadi ganjalan bagi kami,” jelasnya.
Sebagai solusi, pihaknya tengah mendorong pembuatan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang jalan desa. Regulasi ini diharapkan dapat
membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk turut memberikan bantuan keuangan
dari APBD bagi perbaikan infrastruktur di tingkat desa.
“Kalau nanti Perbup itu ditandatangani bupati, maka jalan
desa bisa dibiayai oleh APBD. Berarti jalan desa pun kita bisa bantu lewat
anggaran daerah. Kalau tidak, maka tetap menjadi tanggung jawab pusat,”
katanya.
Terkait anggaran, Pither mengungkapkan bahwa untuk rencana
pembangunan tahun 2026, Komisi III bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
(PUPR) telah menyusun rencana dengan total anggaran sementara sekitar Rp2,05
miliar untuk tiga kecamatan.
“Dalam perencanaan sementara tahun 2026, kita baru membuat
kalau tidak salah Rp2.050.000.000. Untuk sementara, yang sudah masuk ke dalam
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah angka itu,” ujarnya.
Ia juga menyinggung proyek jalan yang sempat menjadi sorotan
publik beberapa waktu lalu. “Untuk yang kemarin sempat viral itu, kita
anggarkan Rp4,8 juta, sekarang diterapkan kurang lebih Rp2 miliar. Jadi
perubahan anggaran Rp2 miliar kita luncurkan untuk menjawab keinginan
masyarakat, dan itu sudah disetujui oleh bupati,” jelasnya.
Pither memastikan bahwa Komisi III DPRD KBB bersama Dinas
PUPR telah memasukkan seluruh program prioritas tersebut dalam perencanaan
perubahan anggaran, agar pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan
masyarakat dapat segera terealisasi.
“Komisi tiga sudah menganggarkan bersama-sama PUPR dan sudah
masuk dalam perencanaan penyetapan pada perubahan ini,” pungkasnya. (SAT)
0 Komentar