Kasus Keracunan MBG Merebak, DPRD Cimahi Minta Evaluasi Dapur Penyedia

Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko

SURAT KABAR, CIMAHI - Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Jawa Barat belakangan ini menjadi sorotan publik. 

Meski Kota Cimahi belum mencatat adanya kasus serupa, Ketua DPRD Cimahi, Wahyu Widyatmoko, menegaskan perlunya langkah antisipasi sejak dini. 

Ia menilai pencegahan lebih penting daripada menunggu munculnya masalah di kemudian hari.

“Sejak kejadian itu mencuat, kami langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Kota. Dalam waktu dekat, kita akan duduk bersama pengelola MBG, mulai dari SPPG hingga dapur-dapur penyedia. Intinya, kami ingin memastikan kejadian di daerah lain tidak terjadi di Cimahi,” ujar Wahyu saat diwawancarai Surat Kabar melalui sambungan telefon, Minggu (28/9/2025).

Menurut Wahyu, bentuk tindak lanjut yang sedang dipersiapkan adalah audiensi dan diskusi bersama antara DPRD, Pemkot Cimahi, hingga para pemangku kepentingan. 

Pertemuan itu akan mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

“Kalau audiensi sifatnya lebih ke koordinasi. Kami ingin semua pihak yang terkait dengan penyediaan MBG, baik itu SPPG maupun dapur-dapur penyedia makanan, hadir dalam forum ini. Tujuannya jelas, jangan sampai masalah di daerah lain ikut menimpa Cimahi,” tegas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menuturkan pertemuan tersebut akan digelar secepat mungkin. 

“Kemungkinan minggu ini atau awal pekan depan. Jadi tidak menunggu lama. Kami ingin langkah antisipasi segera dilakukan sebelum ada kasus serupa muncul di lapangan,” imbuhnya.

Wahyu juga menegaskan, program MBG ini sejatinya merupakan kebijakan pemerintah pusat. DPRD Cimahi, kata dia, memang tidak dilibatkan secara langsung dalam penyusunan maupun implementasi teknis program tersebut. 

Namun sebagai wakil rakyat, pihaknya tetap berkepentingan memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat.

“Proses kerja sama antara sekolah dengan penyedia makanan, koordinasi dengan Dinas Kesehatan, atau Dinas Pendidikan, semua itu jalurnya langsung dari pusat dan pemerintah daerah. Kami di DPRD memang tidak banyak terlibat dalam operasionalnya. Tapi kalau ada potensi risiko, tentu kami tidak bisa tinggal diam,” jelasnya.

Ia mengakui sejauh ini Cimahi belum terdampak kasus keracunan MBG, mengingat distribusi program masih lebih masif di daerah lain. 

Meski begitu, ia menekankan bahwa sikap kewaspadaan tetap perlu dijaga.

“Saya sebagai Ketua DPRD, walaupun Cimahi belum terdampak, tetap harus mengawasi. Kasus ini jadi pelajaran bersama, supaya kita tidak hanya sekadar melihat kejadian di daerah lain tanpa mengambil langkah pencegahan,” tutup Wahyu. (SAT)

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar