SURAT KABAR, KBB – Isu perluasan wilayah Kota Cimahi kembali mencuat dan memantik respons hangat dari warga Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Di tengah problem kronis seperti jalan rusak hingga penumpukan sampah yang tak tertangani, sebagian warga justru menyambut positif rencana tersebut.
Warga menilai masuknya Sariwangi ke dalam wilayah administrasi Kota Cimahi bisa membawa angin segar, khususnya dalam hal pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Mereka menyoroti lambannya penanganan persoalan mendasar oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Kemal (43), warga RW 08, mengaku frustrasi dengan kondisi jalan di lingkungannya yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki selama bertahun-tahun.
"Pengennya (masuk Cimahi), di RW 08 ini jalan rusak tidak dibetulkan sudah bertahun-tahun," ujarnya saat ditemui, Minggu (11/5/2025) pagi.
Kemal juga menilai minimnya kehadiran aparat pemerintah menjadi salah satu alasan warga merasa terabaikan.
"Jarang banget pejabat kesini, pihak desa juga jarang memperhatikan wilayahnya kalau menurut saya," tambahnya.
Keluhan serupa disampaikan Dimas (30). Ia menyoroti persoalan sampah yang menumpuk di kawasan tanjakan Endog, namun tak kunjung mendapat penanganan yang serius.
"Di tanjakan Endog bisa dilihat, sampah tidak tertampung bahkan sampai meleber ke jalan," keluhnya.
Dimas menilai, wacana perubahan wilayah administratif bukan sekadar polemik, melainkan harapan baru bagi warga. Menurutnya, pelayanan publik di Kota Cimahi lebih cepat dan efisien ketimbang harus berurusan dengan birokrasi di KBB.
"Kalau ke KBB saya jauh, lama lagi prosesnya. Ngedenger dari temen saya orang Cimahi, cuman ngurus administrasi kaya e-KTP, akta, dan lain-lain itu cepat," tuturnya.
"Kalau bisa Sariwangi ini masuk Cimahi deh, biar keurus juga," sambungnya.
Namun tidak semua warga sepakat. Halimah (66), warga senior di wilayah tersebut, mengaku menolak jika Sariwangi harus bergabung dengan Kota Cimahi. Ia menyimpan kekhawatiran atas masa lalu kelam Cimahi yang pernah terlibat kasus korupsi di level kepala daerah.
"Saya mah enggak setuju. Cimahi itu pernah punya sejarah kelam. Wali kotanya dulu kena korupsi, masa kita masuk ke kota yang pernah kayak gitu," ujar Halimah.
"Mending di sini aja, walau kurang diperhatikan, tapi setidaknya kita tahu siapa pemimpinnya. Jangan sampai masuk, malah makin susah," tambahnya.
Meski menuai pro dan kontra, aspirasi warga Desa Sariwangi ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja dan perhatian terhadap wilayah pinggiran. Apalagi, isu perluasan wilayah Kota Cimahi bukan hal baru dan diprediksi akan terus bergulir seiring dinamika politik dan kebutuhan pelayanan publik yang lebih efektif.
0 Komentar