SURAT KABAR, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi tengah merumuskan kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di lembaga swasta.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari respons terhadap instruksi Kementerian Pendidikan, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan bahwa inisiatif tersebut telah dikomunikasikan kepada pihak sekolah swasta. Menurut dia, kebijakan ini diarahkan untuk memberi keringanan biaya pendidikan, khususnya kepada siswa dari keluarga yang tercatat sebagai warga tidak mampu.
"Untuk masalah sekolah sudah kita sampaikan juga untuk SD dan SMP di sekolah swasta. Kemarin sudah kami sampaikan bersama. Memang ini instruksi dari kementerian, tetapi kita juga melihat kemampuan anggaran yang ada di daerah. Yang terpenting adalah memberikan keringanan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu," kata Ngatiyana, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cimahi, baru-baru ini.
Ngatiyana menjelaskan bahwa skema bantuan mencakup pembebasan SPP, dan tidak menutup kemungkinan juga membebaskan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), bergantung pada kemampuan anggaran daerah.
"Paling tidak SPP-nya kita bebaskan. Untuk DSP-nya akan kita lihat lagi, apakah memungkinkan dibayar tahun ini atau baru bisa dimulai tahun depan," ujarnya.
Ia mengakui bahwa biaya pendidikan di sekolah swasta umumnya lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan ini difokuskan hanya kepada siswa dari keluarga kurang mampu yang datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.
“Karena kalau swasta itu biasanya mahal. Mudah-mudahan saja kita mampu, khususnya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Bukan seluruh siswa sekolah swasta, karena sebagian dari mereka berasal dari keluarga mampu. Fokus kami adalah membantu yang memang kesulitan,” katanya.
Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai, dengan kondisi anggaran daerah yang terbatas, penting untuk memastikan bahwa belanja publik diarahkan pada program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.
“Saya melihat anggaran Kota Cimahi ini cukup terbatas, dan karena itu kami menyikapinya secara serius. Pemkot Cimahi harus benar-benar mengelola APBD secara bijak dan terarah,” ucap Wahyu.
Ia menegaskan perlunya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan bahwa kebijakan anggaran berpihak pada sektor-sektor esensial.
“Perlu kita dampingi, support, dan dukung bersama supaya APBD Kota Cimahi betul-betul ditujukan pada program-program prioritas. Pendidikan dan kesehatan termasuk di dalamnya. Bagaimana politik anggaran ini harus berpihak ke sana,” ujarnya.
“Sehingga anak-anak kita tidak hanya sehat, tapi juga pintar,” tambah Wahyu. (SAT)
0 Komentar