Program Banyak, Hasil Dipertanyakan: Tantangan Cimahi Membangun Kemandirian Ekonomi

SURAT KABAR, CIMAHI - Kemandirian fiskal menjadi pekerjaan besar bagi Kota Cimahi. Sebagai daerah otonom yang tidak ditopang kekayaan sumber daya alam, Cimahi menghadapi tantangan untuk mencari sumber pendapatan alternatif agar tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat maupun provinsi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi, Hendra Gunawan, mengatakan kemampuan fiskal menjadi salah satu tolok ukur utama dalam melihat tingkat kemandirian sebuah daerah. 

Namun, menurut dia, karakter Kota Cimahi berbeda dengan sejumlah wilayah lain yang memiliki sumber daya alam sebagai penopang pendapatan daerah.

Ketiadaan sumber daya alam membuat Cimahi harus mengandalkan sektor lain untuk memperkuat basis ekonominya. Tantangannya, pemerintah daerah dituntut mampu menggali potensi yang ada agar roda pembangunan tetap berjalan tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal.

"Kita fiskalnya, Kota Cimahi yang tidak mempunyai sumber daya alam, tapi mempunyai sumber daya manusia, dan kemungkinan besar nanti akan ada sumber daya buatan," kata Hendra, belum lama ini.

Sebagai kota jasa, Kota Cimahi dituntut mampu mengembangkan potensi ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, serta kewirausahaan masyarakat.

Hendra menilai pemerintah daerah perlu memiliki pola pikir kewirausahaan dalam mengelola pemerintahan, terutama untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan baru dan memperkuat peran masyarakat.

"Cimahi sebagai kota jasa, tapi tidak seperti kabupaten kota sekitarnya yang PAD-nya kecil. Jadi, harus memiliki jiwa memiliki pemerintahan yang entrepreneurship, kewirausahaan, dan sebagainya," imbuhnya.

Menurut dia, semangat kemandirian juga perlu dibangun melalui partisipasi masyarakat. Salah satunya dengan kembali menghidupkan budaya gotong royong yang dinilai mulai mengalami penurunan sejak perubahan sosial beberapa dekade terakhir.

"Jadi, di sini ditumbuh kembangkan lagi harus ada swadaya dan sebagainya. Tapi dengan kondisi sejak tahun '97, gotong royong juga sudah berkurang, tapi saat ini dengan PPM kita coba lagi untuk gotong royong itu ada kembali," tutut Hendra.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Unjani, Arlan Siddha menegaskan jika berbicara dalam konsep kewirausahaan pemerintahan, ini kan sebenarnya realistis.

Menurutnya, kewirausahaan ini sebenarnya menjadi satu-satunya poin atau strategi yang bisa dilakukan oleh Pemkot Cimahi dan hanya yang perlu dilakukan adalah bagaimana maintenance dari kewirausahaannya.

"Karena banyak juga dilakukan oleh beberapa Kabupaten/Kota termasuk di Cimahi, kewirausahaan itu didorong tapi maintenance-nya kurang, sehingga akhirnya eh hanya sekadar ada, hanya sekadar menjadi jargon, tapi kemudian tidak pernah dia kontinuitas," ujarnya pada saat dikonfirmasi Surat Kabar, Minggu, 21 Juni 2026.

Arlan melanjutkan, kita lihatlah, ada beberapa yang misalnya memang masih ada beberapa yang jalan, tapi tidak sedikit yang kemudian akhirnya tenggelam.

"Nah ini, maintenance ini kan tidak dibutuhkan, tidak dilakukan dalam jangka yang pendek. Tentunya adalah jangka menengah dan jangka panjang, sehingga apa yang menjadi kewirausahaan," tutur Arlan.

Ia mencontohkan, misalnya mendorong kewirausahaan di tingkat pemerintahan, bekerja sama dengan masyarakat. Baginya, hal ini yang perlu dilakukan adalah maintenance, sehingga maintenance inilah yang bisa kita evaluasi.

Lebih lanjut, kewirausahaan ini yang kemudian nanti akhirnya akan membantu eh sedikitnya kepada anggaran yang atau pendapatan anggaran yang akan di Kota Cimahi.

"Walaupun memang tidak signifikan tapi akan ada gitu, akan terus ada dan terbantu," tandas Arlan. (Mong)