 |
| Pengamat Politik Dan Ekonomi, Heru Subagia (Doc. Istimewa) |
SURAT KABAR - Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pergerakan pasar saham yang belum stabil, pemerintah justru menampilkan tumpukan uang tunai senilai Rp49 triliun ke publik. Langkah tersebut memicu perhatian luas dan menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Sorotan mengarah kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah uang sitaan bernilai fantastis itu diperlihatkan di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang sensitif. Publik mempertanyakan alasan pemerintah lebih menonjolkan fisik uang sitaan dibanding membuka secara rinci siapa pemilik rekening jumbo tersebut beserta proses hukumnya.
Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia menilai kemunculan uang tunai bernilai triliunan rupiah di tengah pelemahan rupiah dan merosotnya IHSG menjadi perhatian serius.
"Yang menarik, dalam kondisi rupiah mendekati Rp18 ribu terhadap dolar AS dan IHSG merosot di bawah 7.000, tiba-tiba muncul fenomena uang tunai Rp49 triliun yang dipamerkan secara bombastis," kata Heru saat dihubungi, Rabu malam, 13 Mei 2026.
Menurut Heru, persoalan utama bukan terletak pada besarnya nominal uang sitaan, melainkan minimnya keterbukaan pemerintah mengenai asal-usul dana tersebut. Hingga kini, publik disebut belum mendapatkan penjelasan lengkap terkait pemilik rekening triliunan rupiah itu, kasus hukumnya, hingga status penyitaan nya.
"Ketika masyarakat terus memburu sebenarnya siapa pemilik rekening-rekening triliunan rupiah itu, pemerintah justru hanya menunjukkan uangnya tanpa membuka secara jelas siapa pihak yang dirampas," terangnya.
Ia menilai kondisi tersebut cukup berbahaya di tengah psikologi pasar yang sedang rapuh. Menurutnya, komunikasi publik pemerintah seharusnya mampu meredam spekulasi, bukan justru memunculkan kecurigaan baru di masyarakat.
"Publik akhirnya bertanya, apakah itu benar hasil rampasan koruptor, simpanan khusus, atau bahkan muncul spekulasi ekstrem seperti uang cetakan baru," singgungnya.
Heru menegaskan, dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, setiap langkah pemerintah akan menjadi perhatian serius pasar dan masyarakat. Karena itu, transparansi dinilai menjadi faktor penting agar kepercayaan publik tetap terjaga.
"Jangan sampai duit tersebut dipakai untuk melakukan intervensi terhadap rupiah ataupun membeli saham-saham tertentu," tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung kemungkinan dana jumbo tersebut dikaitkan dengan sejumlah program strategis nasional yang selama ini memunculkan polemik di tengah publik, seperti program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih.
Meski mengakui pemerintah bersama otoritas moneter masih berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global, Heru menilai langkah tersebut tidak boleh dibarengi komunikasi politik yang membuka ruang spekulasi.
"Kalau memang itu uang hasil rampasan koruptor, pemerintah wajib membuka siapa pemilik rekeningnya, bagaimana proses hukumnya, dan untuk apa penggunaannya," tuturnya.
Menurut Heru, masyarakat berhak mengetahui secara transparan asal-usul uang sitaan tersebut agar tidak berkembang menjadi isu liar yang memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
"Aneh sekali. Saat rupiah jeblok dan pasar saham guncang, justru dipamerkan duit triliunan. Tapi asal-usul dan pemiliknya tidak dijelaskan secara terbuka," bebernya.
Ia pun mendesak DPR untuk ikut mengawasi secara serius proses penyitaan hingga penggunaan dana bernilai jumbo tersebut.
"Tentunya harus kebuka dalam kasus apa hingga duitnya bisa diambil oleh negara. Dan terakhir, sejauh mana penggunaan duit sitaan tersebut terutama duit yang sudah diambil dalam delivery bulan lalu," pungkasnya. (SAT)
Posting Komentar