Kemiskinan Turun di Atas Kertas, Ketimpangan Menganga di Lapangan

SURAT KABAR, BANDUNG - Penurunan angka kemiskinan di Kota Bandung dari 3,87 persen pada 2024 menjadi 3,78 persen pada 2025 tampak sebagai capaian positif. Namun, di balik perbaikan statistik itu, muncul gejala lain yang dinilai lebih mengkhawatirkan: bertambahnya jumlah penduduk miskin ekstrem.

Pengamat kebijakan publik Billy Martasandy menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan mendasar dalam pendekatan penanggulangan kemiskinan. Ia melihat pemerintah daerah terlalu menitikberatkan pada capaian angka, tanpa memperhatikan kualitas kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Penurunan angka kemiskinan memang penting, tetapi jika di saat yang sama jumlah penduduk yang sangat miskin meningkat, maka itu bukan keberhasilan, melainkan peringatan keras,” ujarnya, Senin (13/4/26).

Billy menyoroti penjelasan Dinas Sosial terkait pergeseran desil, yakni kelompok masyarakat yang sebelumnya berada di kategori hampir miskin justru turun menjadi sangat miskin. Fenomena ini, menurut dia, menunjukkan lemahnya sistem perlindungan sosial.

“Ketika seseorang jatuh dari desil 4 ke desil 1, itu bukan sekadar perubahan kategori, tetapi penurunan kualitas hidup yang sangat drastis. Ini berarti sistem kita tidak mampu menjaga mereka yang rentan agar tetap bertahan,” kata dia.

Ia menilai, kondisi tersebut memperlihatkan rendahnya daya tahan ekonomi masyarakat, terutama di sektor informal dan kelompok berpenghasilan rendah. Sejumlah faktor seperti kehilangan pekerjaan, perceraian, hingga menurunnya akses terhadap sumber penghidupan memperbesar kerentanan tersebut.

Billy juga mengkritik kebijakan yang dinilai masih bersifat reaktif dan jangka pendek. Program bantuan sosial, menurut dia, kerap hanya menjadi solusi sementara tanpa menyentuh akar persoalan.

“Bantuan sosial memang penting sebagai jaring pengaman, tetapi jika tidak diiringi dengan strategi pemberdayaan yang kuat, maka masyarakat akan terus bergantung dan mudah jatuh kembali ke dalam kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Selain itu, ia mempertanyakan efektivitas program pemberdayaan yang selama ini dijalankan pemerintah. Tanpa evaluasi berbasis data yang transparan dan komprehensif, sulit memastikan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Billy mendorong perubahan pendekatan kebijakan yang lebih struktural dan berkelanjutan. Ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada distribusi bantuan, tetapi juga memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat sistem jaminan sosial.

“Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat tidak hanya keluar dari kemiskinan secara statistik, tetapi benar-benar memiliki daya tahan ekonomi yang kuat. Tanpa itu, penurunan angka kemiskinan hanya akan menjadi ilusi,” tuturnya.

Ia mengingatkan, ribuan warga yang kini masuk kategori sangat miskin bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan individu yang menghadapi kesulitan nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar.

“Jika pemerintah terus berpuas diri dengan angka penurunan kemiskinan, sementara kualitas kemiskinan memburuk, maka kita sedang berjalan mundur tanpa disadari,” kata Billy.

Dengan kondisi tersebut, ia berharap Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki arah kebijakan. Menurut dia, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur dari penurunan angka, melainkan dari kemampuan mencegah warga jatuh ke kondisi yang lebih parah. (DAM)