SURAT KABAR, CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi menggelar Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) sebagai langkah menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Program tersebut dilaksanakan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat serta Perum Bulog Bandung, kegiatan ini digelar di tingkat kelurahan pada Rabu (11/3/2026).
Sebanyak 1.086 paket bahan pokok bersubsidi dialokasikan untuk warga Kota Cimahi dalam kegiatan ini. OPADI merupakan bagian dari intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah, terutama menjelang momen hari besar keagamaan ketika permintaan pasar meningkat.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana melalui Plt Kepala Disdagkoperin Kota Cimahi, Iyun Sapta Mulyana, menjelaskan bahwa menjelang Idulfitri biasanya terjadi lonjakan permintaan berbagai komoditas pangan. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga di pasar.
Karena itu, menurutnya, operasi pasar bersubsidi menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
"Menjelang hari raya keagamaan, harga kebutuhan pokok cenderung meningkat. Program operasi pasar bersubsidi ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok," ujarnya.
Di Kota Cimahi, paket bahan pokok yang disalurkan melalui program OPADI terdiri dari beras premium 3 kilogram, minyak goreng premium 1 liter, gula pasir 1 kilogram, dan tepung terigu 1 kilogram.
"Nilai paket tersebut mencapai Rp96.700, namun melalui subsidi pemerintah sebesar Rp56.700, masyarakat hanya perlu membayar Rp40.000 per paket," bebernya.
Dari total paket yang disediakan, 543 paket didistribusikan di Kelurahan Melong, sementara sisanya disalurkan kepada warga Kelurahan Utama.
"Pemerintah Kota Cimahi memastikan proses distribusi dilakukan secara tertib dan tepat sasaran melalui mekanisme pendataan warga di tingkat kelurahan dan RW," ucap Iyun.
Ia juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan Disdagkoperin Kota Cimahi dengan menerapkan sistem distribusi by order melalui jejaring kewilayahan. Sistem tersebut dinilai mampu mencegah antrean panjang sekaligus meminimalkan potensi kerumunan warga saat pengambilan paket bantuan.
“Pendataan melalui kelurahan dan RW membuat distribusi bantuan lebih tertib, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kerumunan masyarakat,” kata Iyun.
Selain memastikan distribusi berjalan lancar, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan paket subsidi tersebut secara bijak sesuai kebutuhan rumah tangga, serta tidak memperjualbelikannya kembali dengan harga yang tidak wajar.
Pemerintah Kota Cimahi berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan dapat terus diperkuat, sehingga masyarakat dapat menjalani bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri dengan lebih tenang.
“Bantuan ini ditujukan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Karena itu, gunakan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga yang membutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Nining Yuliastiani, menjelaskan bahwa operasi pasar bersubsidi merupakan bagian dari rangkaian program pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara serentak di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan 94.391 paket bahan pokok melalui program OPADI yang didistribusikan selama periode 10 hingga 14 Maret 2026.
“Operasi Pasar Bersubsidi ini merupakan salah satu instrumen intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga pangan. Selain OPADI, kami juga melaksanakan berbagai program stabilisasi lain seperti Gerakan Pangan Murah dan pasar murah,” ujar Nining.
Program tersebut menyasar masyarakat yang paling terdampak oleh kenaikan harga bahan pokok, khususnya kelompok masyarakat pada kategori desil dua dan tiga.
Lebih lanjut, penentuan jumlah paket di setiap daerah mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya tingkat inflasi daerah, jumlah penduduk yang membutuhkan, serta tren kenaikan harga komoditas pangan di wilayah masing-masing.
"Melalui berbagai intervensi tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu menjelang Idul Fitri," tukasnya. (Rel)
Posting Komentar