Ono Surono Dorong Perampingan OPD, Dinas di Jabar Bakal Digabung?

SURAT KABAR, BANDUNG – Wacana efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menguat. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengusulkan langkah konkret berupa restrukturisasi sejumlah dinas yang memiliki kesamaan fungsi atau serumpun.

Usulan itu, menurut Ono, bukan hal baru. Ia mengaku telah menyampaikannya langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai bagian dari upaya penataan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien.

“Saya pernah usulkan ke Gubernur. Ada dinas serumpun bisa disatukan,” ujar Ono, belum lama ini.

Ia mencontohkan, di sektor pertanian saat ini terdapat beberapa dinas yang memiliki keterkaitan fungsi, seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Perkebunan. Menurutnya, struktur tersebut masih memungkinkan untuk disederhanakan melalui penggabungan.

“Ini harusnya bisa digabungkan lagi,” katanya.

Ono menilai, langkah restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah saatnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain menyederhanakan birokrasi, kebijakan ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap penghematan anggaran.

“Dinas yang satu rumpun digabungkan saja, maka ini otomatis akan terjadi penghematan,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ono menilai, PPPK memiliki peran penting dalam menjaga kualitas layanan publik dan telah melalui proses panjang dalam pengabdiannya.

“Menurut saya jangan lah (PHK.red). Karena bagaimanapun juga PPPK itu juga bertanggung jawab dalam layanan publik selama ini. Mereka juga telah lama berproses, sudah puluhan tahun bekerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ono menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran secara menyeluruh. Ia menyebut, DPRD Jawa Barat juga telah lebih dulu melakukan langkah-langkah penghematan di internal lembaga.

“Kami sudah menghilangkan kunjungan luar provinsi, kunjungan luar negeri, kita juga menghemat terkait dengan makan-minum,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, opsi pelaksanaan rapat kerja secara daring juga terbuka untuk kembali diterapkan jika diperlukan, sebagaimana pernah dilakukan saat pandemi Covid-19.

Langkah-langkah tersebut, menurut Ono, menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran tanpa mengorbankan pelayanan publik. (SAT)