SURAT KABAR, BANDUNG - Polemik hasil overlay jalan yang tak menutup bekas galian proyek Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (IPT) mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik, Billy Martasandy. Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar teknis lapangan, melainkan cerminan lemahnya koordinasi antar proyek di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Menurut Billy, proyek overlay jalan dan penataan kabel melalui IPT seharusnya dirancang dalam satu kerangka perencanaan terpadu. Ketika pengaspalan dilakukan tanpa memastikan seluruh pekerjaan galian tuntas dan rapi, maka yang terjadi adalah pemborosan anggaran dan meningkatnya risiko keselamatan bagi masyarakat.
“Ini problem klasik sinkronisasi kebijakan. Jangan sampai satu dinas memperbaiki jalan, sementara proyek utilitas belum benar-benar selesai. Akhirnya tambal sulam, kualitas jalan menurun, dan publik yang dirugikan,” ujarnya.
Billy menegaskan, penggunaan teknologi trenching semestinya mempercepat pekerjaan dan meminimalisasi kerusakan permukaan jalan. Namun jika dalam praktiknya pekerjaan tidak bisa dirampungkan dalam satu hari dan menyisakan cekungan berbahaya, maka perlu evaluasi menyeluruh terhadap kontraktor maupun sistem pengawasannya.
Ia menilai, pemerintah kota harus memperketat standar operasional prosedur (SOP) proyek galian utilitas. Salah satunya dengan mewajibkan penutupan sementara yang aman dan rata sebelum overlay dilakukan, atau memastikan pekerjaan dilakukan dalam skema kerja cepat (rapid response) agar tidak meninggalkan lubang terbuka terlalu lama.
“Keselamatan pengguna jalan harus jadi prioritas utama. Jangan sampai proyek penataan kota yang niatnya baik justru meningkatkan risiko kecelakaan, apalagi di malam hari ketika visibilitas terbatas,” kata Billy.
Selain itu, ia juga menyoroti aspek akuntabilitas anggaran. Menurutnya, jika overlay harus diulang akibat koordinasi yang tidak optimal, maka berpotensi terjadi pemborosan belanja daerah. Karena itu, pengawasan internal dan evaluasi kontrak menjadi krusial.
Billy mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk membangun sistem perencanaan terintegrasi berbasis timeline proyek lintas dinas. Dengan begitu, pekerjaan infrastruktur jalan dan utilitas dapat berjalan beriringan tanpa saling mengganggu.
“Bandung sedang berbenah, termasuk menertibkan kabel semrawut lewat proyek IPT. Itu langkah maju. Tapi tata kelolanya harus presisi. Jangan sampai publik melihat perbaikan jalan justru setengah hati,” tutupnya. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar